Sabtu, 20 Juli 2024

Massa dan Kader KOMAN KORAN Datangi Kejagung RI,Kecewa Banyak Laporan di Kejati Sumut yang tidak Ditindaklanjuti


JAKARTA,-  Dewan Pimpinan Pusat Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi dan Penindasan (KOMAN KORAN) Mendatangi Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jum'at 19/07/2024.


Dalam aksi Koman Koran tersebut dipimpin oleh Ibrahim Cholil Pohan Sebagai Koordinator Aksi, dimana ibrahim menyampaikan Meminta Kepada Kepala Kejaksaan Agung agar Mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Karena Kami Menilai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Tidak Lagi Mampu Menjalankan Tugasnya sebagai Penegak Hukum.


Koman Koran juga meminta kepada kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Agar Memeriksa dan Memanggil Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan Terkait Dugaan Korupsi Anggaran Negara.


dimana dugaan Koman Koran dalam indikasi Tindak Pidana Korupsi pada Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan Sudah di Laporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Setahun yang lalu, Namun sampai Hari Ini Koman Koran belum Mendapatkan Perkembangan Laporan.


Sehingga Koman Koran tidak lagi percaya kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam Melakukan penegakan Hukum dan diduga Ada Persekongkolan Antara pimpinan Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara II Medan dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Sehingga Laporan Koman Koran sampai Hari ini tidak Berjalan.


Kami sangat mendukung Bapak Kejaksaan Agung agar turun langsung Ke provinsi Sumatera Utara Untuk Melihat Amburadulnya Penegakan Hukum di Sumatera Utara, Terkhususnya di Kejaksaan Tinggi sumatera Utara.


Banyak Laporan yang belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara seperti Laporan Koman Koran yang sudah berulang tahun di kejaksaan tinggi sumatera utara.


sehingga Koman Koran berharap Bapak Kejaksaan Agung Agar segera Menyelamatkan Sumatera Utara dari Oknum oknum Pelaku tindak pidana Korupsi.


Kami sangat mendukung kinerja Bapak Prof Dr St Burhanuddin SH MM MH dalam hal pemberantasan Korupsi di Indonesia..Terbukti kejaksaan Agung RI telah beberapa x membongkar kasus" korupsi yg dinamakan Big Fish dinegeri ini..Contoh kasus Asabri Tambang Timah & Kasus Duta Palma yg merugikan Negara hingga Ratusan Triliun Rupiah..Hal ini kami sangat bangga pada Bapak Jaksa Agung RI & Bapak Dr Febrie Ardiansyah SH MH selaku Jampidsus RI..Namun tidak hal nya terjadi di Provinsi Sumatera Utara..KAJATISU diduga ikut melindungi para Korupsi di Sumut..Dugaan Kajatisu menjadi makelar proyek telah lama terjadi..Kantor Kejatisu yang dibangun dengan uang negara diduga dijadikan tempat transaksi Makelar Proyek.Oknum" Rekan diduga menjadi operator utk memeras kepala"Balai Kementerian PUPR RI & OPD" yg ada di Provinsi Sumatera Utara...Kami berharap agar Bapak Jaksa Agung RI yg sangat kami hormati bersama para Jaksa Agung Muda untuk segera mengevaluasi kajatisu dan memeriksa  rekanan &  Oknum Jaksa Nakal berinisial AS yg menjadi kaki tangan Kajatisu..!!!*(tim)

Jumat, 19 Juli 2024

"TAMU" Mendesak Kejagung RI Usut Tuntas Mafia Kegiatan BIMTEK Kab.Padang Lawas


JAKARTA,- Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggulan (TAMU) mendatangi kantor Kejaksaan Agung Jumat (19/07/2024) dalam rangka menggelar aksi unjuk rasa damai terkait dugaan korupsi ADD berkedokkan BIMTEK Kepala Desa Se- Kab. Padang Lawas.Jumat.(19/07/2024)


Dalam kegiatan aksi unjuk rasa tersebut dipimpin langsung oleh Ibrahim Cholil Pohan selaku Ketua Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggulan.


Ibrahim Mengatakan pada pembukaan aksi turut berduka cita atas matinya hukum di Kab. Padang Lawas terkhususnya di Provinsi Sumatera Utara, dimana laporan dugaan korupsi yang sudah di masukkan ke kejaksaan tinggi sumatera utara terkait dugaan korupsi bermoduskan Bimtek dan di Mapolda Sumatera Utara sampai hari ini tidak ada tindak lanjut.


Sehingga kami dari Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggulan mendatangi kantor Kejaksaan Agung sebagai penegak hukum tertinggi di Negara ini agar menyelamatkan Kab. Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. 


Anggaran dana desa yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan Desa dan kemajuan desa sudah dialih fungsikan untuk kegiatan BIMTEK kepala desa. 


Ibrahim meminta kepada Kejaksaan Agung agar memanggil dan memeriksa mantan Plt. Bupati Padang Lawas, Plt. Dinas PMD dan Ketua APDESI Kab. Padang Lawas yang kami duga dalang utama Korupsi ADD se- Kab. Padang Lawas dengan bermoduskan kegiatan BIMTEK. 


Kejaksaan Agung juga diminta agar memanggil dan memeriksa mantan Kajari Padang Lawas karena diduga Ikut membekam kegiatan BIMTEK Kepala Desa se kab. Padang Lawas. 


Kejaksaan Agung juga harus memanggil dan mengevaluasi Kajari Padang Lawas Karena kuat dugaan kami ikut Terlibat dalam permainan  bisnis kegiatan BIMTEK Kepala Desa yang menghabiskan anggaran dana desa yang cukup fantastis, Ujarnya. 


Habibi M Hasibuan selaku sekretaris umum dan sebagai Koordinator aksi mengatakan, sudah sepatutnya BIMTEK kades di palas di stop, jika memang pemerintah menganggap BIMTEK itu perlu diadakan maka menurut hemat saya janganlah berlebihan jumlahnya setiap tahun begitu juga dengan tempat BIMTEK nya tidak usah jauh-jauh keluar kota sampai ke medan, pekan baru dan bahkan ke pulau jawa, apa salahnya BIMTEK tersebut diadakan di Padang Lawas saja, hadirkan pematerinya ke Padang Lawas itu jauh lebih menghemat biaya.


Habibi juga berkata, lembaga pelaksana seharusnya membuat rancangan tindak lanjut (RTL) dari kegiatan BIMTEK tersebut agar ada tolak ukur berhasilnya tidaknya suatu BIMTEK jika peserta belum menyelesaikan RTL nya maka jangan diberikan sertifikatnya terlebih dulu, dari hasil investigasi kami di lapangan ternyata walaupun Peserta BIMTEK tidak berhadir disaat acara peserta tersebut akan tetap mendapatkan sertifikat dengan syarat membayar uang registrasi. 


Hal tersebut membuat kami mahasiswa yang berasal dari Kab. Padang Lawas merasa kecewa karena BIMTEK yang dilakukan seolah-olah hanya formalitas saja dan lebih parahnya diduga sebagai modus untuk merampok ADD di Kab. Padang Lawas.


Berangkat dari temuan dan aduan masyarakat kami meminta keringanan langkah KEJAGUNG RI agar berhadir di Kab.Padang Lawas untuk membongkar dugaan tindak pidana korupsi bertopengkan BIMTEK tersebut, sebab ADD desa hari ini sudah tidak tepat sasaran lagi di Kab. Padang Lawas.tutup Habibi.*(tim)

Mahasiswa Aksi Jilid II: Pak Idianto Segera Perintahkan Aspidsus Untuk Panggil dan Periksa Kadis PUTR LABURA


MEDAN,- Aksi Jilid 2 Forum Komunikasi Mahasiswa Sumatera Utara (FKMSU) kembali berdemonstrasi ke Polda Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.Medan, Jumat (19/7/2024).


Kedatangan massa aksi tersebut bentuk rasa kekecewaan mereka terhadap buruknya kinerja Kepala dinas PUTR Kab.Labuhanbatu Utara Dimana mahasiswa selaku Social Control menilai bahwa  pembangunan di Sumatera Utara terkhusus Di dinas PUTR Kab.Labuhanbatu Utara banyak bermasalah.Terang Ali Badri.


Adapun Beberapa Proyek yang bermasalah dan diduga merugikan Keuangan Negara ialah:

1. Peningkatan Jalan Gunting Saga – Teluk Binjai (DAK Penugasan) Pekerjaan dilaksanakan oleh PT DCD berdasarkan kontrak Nomor 2.01/PPK-BM/DAK/SPK/II/DPUTR-LBU/2023 tanggal 3 Februari 2023 dengan nilai sebesar Rp23.275.251.000,00. Jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 240 hari kalender sejak tanggal 03 Februari s.d. 01 Oktober 2023. Kontak tersebut diaddendum dengan kontrak Nomor 02/PPK- BM/ADD/DAK/DPUTR-LBU/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 dan 03/PPK- BM/ADD/DAK/DPUTR-LBU/VII/2023 tanggal 19 Juli 2023. Pekerjaan dinyatakan telah selesai 100%, sesuai BAST Hasil Pekerjaan Nomor 027/014/PHO/PPK/DPKP-LBU/2023 tanggal 20 Juni 2023. Pekerjaan telah dibayarkan 100% sebesar Rp23.275.251.000,00.


2. Peningkatan Jalan Kampung Mesjid – si Jawi – jawi Batas Labuhan Batu Pekerjaan dilaksanakan oleh CV GM berdasarkan kontrak Nomor 2.30/PPK-BM/APBD/SPK/VI/DPUTR-LBU/2023 tanggal 29 Juni 2023 dengan nilai sebesar Rp9.985.378.691,70. Jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 100 hari sejak tanggal 28 Juni s.d. 29 Desember 2023. Kontak tersebut di addendum dengan kontrak Nomor 03/PPK- BM/ADD/APBD/DPUTR-LBU/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023. Pekerjaan dinyatakan telah selesai 100%, sesuai BAST Hasil Pekerjaan Nomor 12/PPK-BM/BAST-APBD/DPUTR-LBU/VIII/2023 tanggal 11 September 2023. Pekerjaan telah dibayarkan 100% sebesar Rp9.985.378.691,70


3.Peningkatan Jalan Utama Sidua-dua/Gunting Saga-Sidua dua (DAK Penugasan) Pekerjaan dilaksanakan oleh CV AV berdasarkan kontrak No:2.02/PPK-BM/DAK/SPK/II/DPUTR-LBU/2023 tanggal 03 Februari 2023 dengan nilai sebesar Rp5.147.705.698,46. Jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 180 hari sejak tanggal 03 Februari s.d. 01 Oktober 2023. Kontak tersebut diaddendum dengan kontrak Nomor '01/PPK- BM/ADD/DAK/DPUTR-LBU/II/2023 tanggal 30 Maret 2023 dan 02/PPK- BM/ADDWKT/DAK/DPUTR-LBU/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023.Pekerjaan dinyatakan telah selesai 100%, sesuai BAST Hasil Pekerjaan Nomor 22.A/PPK-BM/BAST-DAK/DPUTR-LBU/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023. Pekerjaan telah dibayarkan 100% sebesar Rp5.147.705.698,46.


“Kami menilai seluruh pekerjaan tersebut diduga syarat KKN yang menyebabkan Kerugian Negara,”terang Ali.


Dalam Orasinya Forum Komunikasi Mahasiswa Sumatera Utara Mengatakan "Mendesak Kapolda Sumatera Utara dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memeriksa Proyek Peningkatan Jalan Gunting Saga – Teluk Binjai, Peningkatan Jalan Kampung Mesjid – si Jawi – jawi Batas Labuhanbatu dan Peningkatan Jalan Utama Sidua-dua/Gunting Saga-Sidua dua diduga berpotensi merugikan negara" Kata Ali Badri..


"Kami juga Mendesak Aparat Penegak Hukum untuk  memanggil Pimpinan PT. DCD,CV.GM dan CV.AV sebagai pemenang pekerjaan tersebut yang disinyalir meraup keuntungan untuk memperkaya diri".Terangnya.


Masih Ali."Kami Juga mendesak Aparat Penegak Hukum untuk memanggil Kadis PUTR Labuhanbatu Utara sebagai penanggung jawab dalam hal tersebut diatas".


Terakhir Ali Mengatakan. "Jika Poldasu dan Kejatisu Tidak mampu maka kami akan melaksanakan aksi unjuk rasa di KPK Dan Kejagung.Terangnya..


Sekitar satu jam menyampaikan aspirasinya Junaidi selaku Kanit 1 Reskrim Polda sumatera utara menemui massa aksi "Kita lagi mempelajari data ini setelah itu nanti kita akan melakukan peninjauan untuk mendapatkan langsung"Terang Junaidi Selaku kanit I Reskrim Polda sumatera Utara.


Terpisah Cristin selaku Fungsional kejatisu mengatakan akan mendalami kasus tersebut Terangnya.


Sebelum membubarkan diri massa aksi mengatakan Akan berangkat ke jakarta besok dan minggu depan akan melaksanakan aksi unjuk rasa di Jakarta di Gedung Kejagung RI dan Gedung KPK RI., Terang Ali.


"Minggu depan Kita Demo di kejagung dan Gedung KPK sekalian kita berikan bukti buktinya ke KPK" Ucap ali sambil membubarkan.*(tim)

"Bobby Nst Gagal Pimpin Kota Medan" Tulisan di Kain Putih Mimbar Rakyat Cipayung Plus Kota Medan


MEDAN,- Ratusan mahasiswa dari Kelompok Cipayung Plus Kota Medan menggelar Mimbar Rakyat di Titik Nol Lapangan Merdeka Jalan Balai Kota, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan dimulai sekitar pukul 14.30 WIB Kamis(18/7).


Mimbar rakyat yang digelar adalah bentuk ekspresi secara sadar untuk mengkoreksi kebijakan Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution yang dinilai gagal dalam memimpin Kota Medan, hal ini disampaikan Ketua Umum PD KAMMI Medan Muhammad Amin Siregar saat berorasi.


"Bobby Nasution dinilai gagal pimpin Kota Medan, sehingga tidak layak untuk memimpin hal yang lebih dari itu" tegas Amin.


Andreas Silalahi selaku Ketua Umum GMNI Kota Medan dalam orasinya menyampaikan banyak janji kampanye Bobby Nasution saat mencalonkan diri sebagai Calon Walikota Medan pada Pilkada 2020 yang lalu.


"Bobby ini Si Paling Bersinar waktu kampanye bilang Medan akan bersih dari narkoba. Tahun 2021 saat warga Belawan datang ke Kantor Walikota Bobby bilang akan tuntaskan banjir rob nyatanya pada Mei 2024 yang lalu banjir rob terjang Medan Belawan. Inilah bukti pemimpin yang tak bisa menepati janji" kata Andreas.


Ketua HIMMAH Kota Medan Imransyah Pasai mengatakan saat Bobby jadi Walikota Medan banyak proyek yang dikerjakan dan Bobby berjanji diselesaikan saat akhir periode masa jabatannya tapi Imransyah tidak yakin itu akan ditepati.


"Kebohongan Bobby selanjutnya adalah menyelesaikan proyek yang dikerjakan saat tahun terakhir jabatannya, tapi saya ragu itu akan ditepati" sambung Imransyah.


Dedi Arisandi Ritonga selaku Ketua Umum PMII Kota Medan menyampaikan percuma punya jaringan langsung kepada Presiden Jokowi kalau tidak bisa bekerja dengan baik.


"Dulu kita yakin Bobby dengan jaringannya ke Presiden akan mampu menyelesaikan tugasnya tapi nyatanya tidak terjadi. Medan belum beres jangan mimpi kalau mau mimpin Sumut" tegas Dedi.


Mimbar rakyat dilanjutkan dengan orasi kader-kader Cipayung Plus Kota Medan dan ditutup dengan pernyataan sikap siap turun aksi menyampaikan hasil Mimbar Rakyat di depan Kantor Walikota Medan.


Adapun pernyataan sikap Kelompok Cipayung Plus Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Menagih realisasi janji kampanye Bobby Nasution

2. Mempertanyakan tangggung jawab Bobby Nasution terkait janji kampanye Medan Bersinar

(Bersih dari Narkoba)

3. Medan Zoo yang terlantar sehingga harimau mati

4. Bagaimana janji Bobby Nasution yang katanya mau membangun Dermaga Sungai Deli

5. Realisasi janji kampanye Bobby Nasution yang mengatakan Medan Bebas Begal

6. Bobby Nasution pernah berjanji akan tuntaskan banjir rob tapi tahun ini banjir rob tetap

terjang Medan Belawan

7. Mempertanyakan kepastian hukum kasus lampu pocong dan kepastian aliran uang 21M yang

dikembalikan

8. Robohnya gedung Kejari Medan sarat korupsi bagaimana kepastian hukumnya?

9. Bobby Nasution tidak becus tangani digitalisasi parkir

*(tim)

Kamis, 18 Juli 2024

Panggil dan Periksa Kadis PMD Paluta Dugaan Korupsi Pengadaan Pupuk Kolaborasi Desa Se-kabupaten


MEDAN,- Pengurus Besar  Barisan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (PB BPM-SU) menggelar aksi unjuk rasa dengan membentangkan poster di depan kantor Kejatisu, Kamis, (18 Juli 2024) di Medan.


Mereka kecewa dan tidak percaya lagi kepada Aparat Penegak Hukum (APH) Setempat, sehingga mengadukan persoalan pengadaan pupuk kalibrasi antara pejabat Kabupaten dengan Kepala Desa se Kabupaten Padang Lawas Utara.


Satria Hasayangan Rambe, menyampaikan maksud kedatangan mereka di Kantor Kejatisu, adalah bentuk ketidakpercayaan mereka  terhadap APH yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara.


Dalam orasinya Rambe menyampaikan bahwa dugaan Korupsi dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan merugikan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara. Mereka meminta kepada Pihak Kejatisu memanggil dan memeriksa Pj Bupati, Kepala Dinas PMD dan Kabid Sosbud Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara.


“Kami menduga telah terjadinya intervensi oleh Kadis PMD kepada seluruh kepala desa yang ada di kabupaten Padang Lawas Utara, dimana kepala desa yang ada di kabupaten diwajibkan untuk membeli Pupuk tersebut” ujarnya.


Transaksi ini bisa ditelusuri dan di saksikan bahwa telah terjadi intervensi pengadaan pupuk yang diketahui oleh PJ Bupati Padang Lawas Utara. “Maka kami meminta pihak Kejatisu secepatnya memanggil dan memeriksa mereka yang terlibat dalam kolaborasi pengadaan Pupuk tersebut” imbuhnya.


Sementara itu, Juliana Sinaga Jaksa Fungsional mewakili Kejatisu, menemui massa aksi Pengurus Besar Barisan Pemuda Dan Mahasiswa Sumatera Utara (PB-BMP SU), mengatakan “Akan mempelajari apa yang telah disampaikan oleh massa” dan selanjutnya menerima laporan tertulis yang mereka sampaikan ke Kejatisu.*(tim)

"TAMU" dan Masyarakat Menyatakan Menolak BIMTEK Kepala Desa se-Padang Lawas


JAKARTA,- Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggulan (TAMU) Mendatangi Gedung Merah Putih KPK RI Kamis,(18/07/2024), Dalam Rangka Menggelar Aksi Unjuk Rasa Terkait Dugaan Korupsi DD Berkedok BIMTEK Kepala Desa Se-Kab. Padang Lawas.


Dalam Aksi Tersebut diPimpin langsung Oleh Ibrahim Cholil Pohan Selaku Ketua Umum Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggulan(TAMU).


Ibrahim Meminta Kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agar Turun ke Kab. Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara untuk Membongkar Dugaan Korupsi DD yang Berkedok BIMTEK dan Memeriksa Mantan Plt. Bupati Padang Lawas (AZP), Plt. Dinas PMD (Faisal Srg) dan Ketua APDES (Hamdani Dly) diDuga Dalang Utama Pada Dugaan Korupsi DD Berkedok BIMTEK


dimana Masyarakat Padang Lawas Sudah Resah Atas Kegiatan BIMTEK Kepala Desa yang sering diLaksanakan Berulang ulang kali yang tidak Ada manfaatnya untuk kemajuan Desa.


Ditambah lagi Minimnya Pembangunan Desa dikarenakan Anggaran yang sudah digelontorkan oleh Negara Habis Untuk mengikuti Kegiatan BIMTEK sesuai Temuan Kami dan Konfirmasi Kami ke Pihak Pemerintah Desa Ujar Ibrahim dalam Orasinya,


Habibi M. Hasibuan selaku Sekretaris Umum sekaligus Koordinator Aksi mengatakan dalam orasinya, "hari ini merupakan hari ulang tahun kabupaten padang lawas dan kami ucapkan happy birthday kabupaten padang lawas tercinta, oleh karena itu sebagai kado istimewanya kami meminta KPK RI agar berhadir di Kab. Padang Lawas untuk memeriksa oknum-oknum yang Kami Duga sebagai Aktor utama dalam Dugaan Tindak Pidana  korupsi DD berkedokkan BIMTEK di Padang Lawas.


Habibi mengatakan BIMTEK Kepala Desa di Padang Lawas diadakan puluhan kali tiap tahunnya yang mengakibatkan minim pembangunan di setiap desa.


Di tambah Habibi Menilai BIMTEK bukan sesuatu yang sangat urgen untuk diadakan Kepala Desa se Kabupaten Padang Lawas, seharusnya DD tersebut diprioritaskan untuk mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, meningkatkan perekonomian masyarakat desa, mencegah peningkatan stunting di desa bukan dihabiskan untuk BIMTEK ucapnya.


Dugaan Korupsi bertopeng BIMTEK ini sudah berkali-kali kami laporkan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara begitu juga di Markas Polisi Daerah Sumatera Utara namun nyatanya sampai sejauh ini KEJATI SUMUT dan POLDA SUMUT seolah tidak serius menanggapinya ucap habibi.


Habibi berharap KPK RI berpihak kepada Rakyat untuk memutuskan rantai tindak pidana korupsi di Padang Lawas.


Usai mahasiswa berorasi Mukti Prayoga dari Humas KPK RI menanggapi aspirasi mahasiswa dan mengatakan "Aspirasi kawan-kawan mahasiswa Kami Terima dan Segera Memasukkan surat laporannya ke Bagian Surat agar bisa kita proses dan memeriksanya langsung ke lapangan".


Setelah itu ibrahim pohan mengatakan Kami akan segera memasukkan laporan dan Bukti atau Dokumen yang Kami dapat Terkait Dugaan ini.*(tim)

Diduga Internal Audit Perusahaan PT.Tapian Nadenggan PKS Langgapayung Kab. Paluta Merekayasa Laporan Salendra



PADANG LAWAS UTARA,- Mestinya Perusahaan tersebut seharusnya tidak bisa melakukan dan mengambil keputusan sepihak, kebijakan yang terlalu dini dapat merugikan orang lain dan juga mendzolimi seseorang, Pemutusan sepihak oleh perusahaan kepada karyawan yang mengakibatkan pemutusan hubungan Kerja (PHK) tanpa melakukan proses atau secara prosedural yang jelas dapat merugikan dan merusak citra perusahaan itu sendiri. 


Mantan manajer perusahaan kelapa Sawit PT. Tapian Nadenggan PKS Langgapayung Sinarmas group yaitu Salendra dengan nomor NIK : 93000165 menghubungi awak media dan mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut telah memutuskan tanpa melakukan klarifikasi kepada saya, ia juga menambahkan bahwa adanya dugaan laporan hasil audit waktu saya masih bertugas di PT.Kresna Duta Agroindo-Jambi yang masih merupakan perusahaan sinarmas group telah dirubah oleh Tim Internal Audit Perusahan,  sehingga saya meminta dengan tegas kepada Perusahaan sinarmas mengaudit kembali laporan yang telah dirubah oleh tim audit perusahaan saat di PT.Kresna Duta Agroindo, Tegasnya. 


Salendra juga melanjutkan penjelasannya seyogyanya perusahaan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap saya sebelum memutuskan kebijakan yang telah merugikan kepada saya, saya merasa terdzolimi oleh pemutusan hubungan kerja terhadap saya, masa bakti 31 tahun diperusahaan saya tekuni dari bawah hingga kelevel Manager untuk perusahaan, mestinya perusahaan melakukan langkah-langkah yang bijaksana, saya yakin dan percaya perusahaan Sinarmas akan menindaklanjutinya.


Dan saya juga telah mengambil langkah bijaksana dengan menggandeng salah satu LBH di Medan utk menjadi kuasa saya dalam meminta hak hak saya sesuai Undang Undang.


Hal ini tdk boleh dibiarkan dan harus menjadi perhatian serius bagi perusahaan sinarmas group yang mana kita tahu perusahaan ini sangat ramah dan juga sudah lulus sertifikasi RSPO. 


Awak media mencoba konfirmasi salah satu perwakilan perusahaan jakarta hari Sabtu tanggal 13/07/2024 jam 14.36 wib Banu Aji Nugroho selaku HR Ops PSM1 Sinarmas memberikan jawaban kepada awak media dengan mengungkapkan "menjawab atas konfirmasi awak media dengan mengungkap "Selamat Pagi Mohon maaf sesuai kebijakan Perusahaan, kami tidak berwenang menyampaikan tanggapan, Untuk informasi lebih lanjut dapat dikomunikasikan dengan bagian media relation kami Terima kasih",Ungkapnya.


Awak media juga mencoba menghubungi yang diduga salah satu tim audit internal perusahaan berinisial AGLT dengan jabatan Operation Internal Audit Sub.3 Pekanbaru dengan nomor Hp; 0881123** pada hari sabtu, 13/07/2024 jam 13:27 wib tidak melakukan jawaban kepada awak media, beliau lebih memilih bungkam atas konfirmasi yang dilakukan oleh media, adanya dugaan tim audit internal yang melakukan perubahan laporan saudara salendra, sehingga menyebabkan di putusnya kontrak kerja oleh perusahaan.*(tim)

Rabu, 17 Juli 2024

DPP KOMAN KORAN Aksi Unjuk Rasa Kesekian Kalinya di Depan Kantor BWS Sumatera II Medan


MEDAN,- Dalam unjuk rasa DPP KOMAN KORAN (Dewan Pimpinan Pusat Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi dan Penindasan) meminta beberapa tuntutan terkait  proyek proyek yang ada di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera ll Medan terkhusus dugaan tindak pidana Korupsi terkait pengerjaan proyek Pembangunan Fasilitas bendungan Lau Simeme kab.Deli Serdang Sumatera Utara Dengan Pagu anggaran Rp.25 Miliar Anggaran APBD tahun 2023 dan tender proyek ini Dimenangkan oleh PT.samudera anugerah indah permai.


Dalam aksinya tersebut di grusuk masa puluhan orang dan beberapa masa hampir keos dengan peserta unjuk rasa karena pihak DPP Koman Koran kurang puas terkait tanggapan yang hadir di hadapan massa.karena dpp koma koran orang yang menanggapi tidak punya hak dan kompetensi untuk menjawab tuntutan -tuntutan tersebut.


Setelah hampir 1 jam cekcok dengan satpam Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera II  Medan akhirnya memanggil beberapa perwakilan untuk RDP Rapat dengar Pendapat dengan mahasiswa dalam RDP tersebut ka balai menyampaikan bahwa apa yang menjadi tuntutan dari DPP koman koran akan diproses namun ka balai meminta detail data bagi mana yang tidak sesuai sehingga ka balai bisa mengkroscek terkait dugaan tindak pidana Korupsi tersebut.dan dalam diskusi tersebut DPP Koman Koran akan segera mengantarkan semua dokumen pendukung terkait Dugaan dugaan yang ada serta DPP Koman Koran meminta kepada ka balai ketika nanti di lakukan pengecekan ke lapangan maka mohonlah perwakilan DPP Koman Koran diikutsertakan untuk melihat bersama fakta di lapangan.


Adapun tuntutan DPP Koman Koran sebagai berikut; 

1. Meminta bapak Kejatisu agar memanggil dan memeriksa PPK pekerjaan proyek pembangunan fasilitas bendungan Lau Simeme kab Deli Serdang Sumatera Utara dengan pagu anggaran Rp. 25 Miliar Rupiah yang kami sebutkan diatas diduga kuat adanya Oknum yang memperkaya diri sendiri.

2. meminta bapak Kejatisu untuk memproses hukum PPK proyek tersebut sesuai hukum yang berlaku.

3. meminta bapak Kejatisu untuk segera menyelesaikan seluruh dugaan dugaan korupsi yang kami sampaikan apabila memang satupun tidak ada langkah yang signifikan terhadap semua laporan tersebut kami akan membawa permasalahan ini sampai Kejagung.

4. Meminta BPKP agar melakukan audit terkait pekerjaan tersebut kami menduga pekerjaan tersebut melewati tahun anggaran tanpa adanya denda.

5. meminta Menteri PUPR agar memecat Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera ll Medan Terkait pekerjaan tersebut kami duga tidak sesuai dengan mekanisme kontrak kerja.

6. meminta kemen pu agar melakukan audit internal terkait pekerjaan tersebut.

7. meminta Kejagung untuk mencopot kepala kejaksaan tinggi Sumatera Utara Yang kami duga bermain proyek Balai Wilayah Sungai Sumatera ll Medan sehingga Kejatisu menutup mata atas indikasi indikasi dugaan korupsi semua proyek yang kami uraikan diatas.

8. tangkap dan penjarakan seluruh PPK proyek yang kami uraikan tersebut karena kami menduga bahwa PPK terindikasi melakukan tindak pidana Korupsi.

9. dan apabila semua indikasi yang kami sebutkan diatas tidak ada tindak lanjut kepala Balai dengan segala hormat permasalahan ini akan kami sampaikan langsung ke kejaksaan agung republik Indonesia.*(tim)

Selasa, 16 Juli 2024

Kadis Kesehatan Kab. Mandailing Natal dr.Mhd.Faisal Situmorang Kolaborasi Digital untuk Atasi Stunting ke Dinas Kesehatan Kab.Serang Provinsi Banten


SERANG,- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, dr Mhd. Faisal Situmorang, M.K.M melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Kab. Serang, Banten pada Senin (16/7/24) sampai dengan Kamis (18/7/24) dalam rangka Visitasi Kepemimpinan Nasional Tk. II untuk membahas dan mempromosikan tema kolaborasi digital dalam mengatasi masalah kritis stunting. Kunjungan ini menggarisbawahi pentingnya memanfaatkan teknologi dan perangkat digital untuk meningkatkan Pelayanan kesehatan dan mengelola penurunan prevalensi stunting secara efektif, suatu kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak pada umumnya.


Pada kunjungan tersebut juga membahas peran platform digital dalam meningkatkan pengumpulan, pemantauan, dan analisis data, yang sangat penting untuk mengidentifikasi dan menerapkan intervensi yang ditargetkan. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan solusi kesehatan digital, seperti telemedis, aplikasi kesehatan seluler, dan sistem pengambilan keputusan berbasis data, untuk menyederhanakan upaya dan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien.


Kedua Instansi berkomitmen untuk mendorong inovasi dan menerapkan praktik terbaik untuk penanganan prevalensi stunting. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk penyedia layanan kesehatan, pembuat kebijakan, dan organisasi masyarakat, sehingga pada akhirnya menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan terhadap masalah kesehatan masyarakat. 


Kegiatan VKN ini diselenggarakan untuk membekali para peserta dengan kompetensi, baik wawasan pola pikir, sikap, keahlian, upaya penyelesaian masalah, serta adanya gagasan inovasi dan diharapkan bisa melaksanakan peran dan fungsinya dengan lebih baik lagi, 


Kegiatan ini juga menuntut bapak/ibu untuk berkontribusi mengatasi GAP (ketimpangan/kesenjangan) antara kenyataan yang ada dengan kondisi yang diharapkan serta dapat memberikan rekomendasi atau masukan kepada lokus yang dikunjungi untuk pelaksanaan perubahan secara konsisten serta menjadi referensi bagi bapak/ibu untuk dapat mengaplikasikannya di daerah masing-masing.


Kabiro Madina (Indra Kusuma)

Ratusan Massa DPP KOMAN KORAN Unras Didepan Kantor Kejatisu dan Poldasu, Minta "Tangkap Pelaku Koruptor "


MEDAN,- DPP KOMAN KORAN (Dewan Pimpinan Pusat Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi dan Penindasan) lakukan aksi diikuti mahasiswa dan pemuda kurang lebih 100 massa, dalam aksi tersebut DPP Koman Koran sudah melakukan unras kedua kalinya di depan kantor Kejati Sumut dan Mapolda Sumut, kami meminta penjelasan kepada aparat penegak hukum kejelasan terkait kasus Dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Pj bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), mahasiswa juga meminta dengan tegas kejelasan kasus sudah sampai dimana penanganannya dan apa saja yang sudah dilakukan oleh Kejati Sumut dan Mapolda Sumut terkait aksi atau aduan yang kami lakukan tersebut. Senin,15/07/2024.


Koordinator aksi Risky Siregar mengungkap dalam aksinya agar meminta supaya kasus ini cepat diproses dan di tanggapi oleh aparat penegak hukum dan segera memanggil dan memeriksa Pj bupati Tapteng dan juga periksa semua yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut, Ungkapnya. 


Risky Siregar menjelaskan ia juga merasa kecewa terhadap kinerja Kejati Sumut dan Polda Sumut, kurang tindak tegas dalam upaya menangani kasus dugaan korupsi tersebut, namun begitupun Risky Siregar menekankan kembali agar tuntutan-tuntutan DPP Koman Koran agar segera memanggil dan memeriksa semua yang ikut serta dalam kasus tindak pidana tersebut,Jelasnya.


Ditengah-tengah Massa DPP Koman Koran melakukan Unras di depan Kantor Kejati Sumut, perwakilan Kejaksaan menanggapi aksi unras DPP Koman Koran yang di tanggapi oleh M. Junio mengungkapkan bahwa "dengan sedikit nada bersemangat dan menggebu-gebu" Mengungkapkan bahwa Kejati Sumut akan segera memproses dan menampung aspirasi DPP Koman Koran,Tandasnya.


M. Junio juga menambahkan dalam menanggapi aksi unras DPP Koman Koran terkait kelanjutan dari kasus dugaan korupsi, Kejati Sumut berharap kepada mahasiswa tetap bersabar dan menunggu hasil dan tindak lanjut penanganan dari Kejati Sumut, dugaan korupsi ini akan kami proses secepat mungkin. 


DPP Koman Koran berpindah dan melanjutkan aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumatera Utara, Riski Siregar menyampaikan dalam orasinya " Bahwa massa meminta bapak Kapolda Sumut supaya segera mengusut tuntas kasus dugaan tindak Pidana Korupsi tersebut, sebab ini merupakan keresahan bersama-sama oleh rakyat khususnya di lingkungan masyarakat Kab.Tapteng, anggaran yang dibuat negara untuk desa diduga digerogoti oleh oknum-oknum yang mau memperkaya diri sendiri, Ungkapnya. 


Dua (2) lokasi aksi unjuk rasa tersebut ada beberapa tuntutan dari DPP Koman koran sebagai Berikut ;

1. Meminta kepada Kapolda Sumut dan Kajati  Sumut agar segera mengusut tuntas dugaan  tindak pidana korupsi/pungli/potongan modus sumbangan bulanan bantuan RTLH Sebesar Rp.1.500.000 juta/Desa di Kabupaten Tapanuli Tengah diduga kuat dilakukan oleh pj Bupati tapteng, Kadis Pmd Tapanuli Tengah dan oknum yang bersekongkol didalamnya untuk memperkaya diri sendiri. 


2. Meminta kepada Kapolda Sumut dan Kajati  Sumut agar segera memeriksa transaksi Bank Bri atas nama Apdesi tapteng Bri 38270103482** diduga beliau adalah orang terdekat beliau PJ Bupati Tapteng dan Kadis PMD tapteng. 


3. Meminta kepada Kapolda Sumut dan Kajati  Sumut agar segera memanggil dan memeriksa Pj Bupati Tapteng yang diduga ikut bermain kegiatan Dana Desa TA.2023.2024.


4. Meminta Kapolda Sumut dan Kajati  Sumut agar segera melakukan penangkapan kepada Pj Bupati Tapteng atas dugaan Pungli/potongan modus sumbangan bulanan bantuan RTLH sebesar Rp.1.5 juta /Desa di Kabupaten Tapteng diduga kuat dilakukan oleh Pj Bupati Tapteng ,Kadis PMD Tapteng dan  oknum yang bersekongkol didalamnya untuk memperkaya diri.


5. Meminta kepada Kapolda Sumut dan Kajati  Sumut agar segera memanggil dan memeriksa seluruh kepala desa terkait dugaan permainan Pj Bupati,Kadis PMD dan Ketua Apdesi tapteng, usut tuntas dugaan pemotongan tiap penarikan yang diduga dilakukan oleh dinas PMD Tapteng.


6. Meminta Kapolda Sumut dan Kajati  Sumut jangan lemah atau takut kepada pelaku korupsi di wilayah provinsi sumatera utara yang kita cintai ini, penegak hukum tolong periksa Pj Bupati Tapteng dan seluruh kades se-Tapteng periksa anggaran dana desa T.A 2023-2024 karena kami menduga bahwa Pj Bupati, ketua Apdesi dan Kadis PMD bermain mata. 


7. Meminta Kapolda Sumut dan Kajati  Sumut agar memeriksa seluruh kepala desa tapteng atas dugaan pungutan liar Rp.20.000.000 juta per kepala desa yang diduga dilakukan oleh Kadis PMD Tapteng dengan dalih biaya kontribusi pelantikan kepala desa, yang menjadi pertanyaan kami untuk apa uang sebesar Rp. 20 juta itu dan kemana saja aliran dana 20 juta tersebut, kami menghitung ada 154 kepala desa di Tapteng yang diperpanjang masa jabatannya apabila dikalikan Rp 20 juta  menjadi ter total  Rp. 3 Milyar kurang lebihnya, inilah yang kami minta supaya Mapolda Sumut dan kejati Sumut segera serius mengungkap kasus tersebut.*(tim)