Senin, 17 Juni 2024

Terimakasih Pak KAPOLDA Ucap Masyarakat yang di Wakilkan kepada DEMA & AMIN SUMUT Atas Membagikan Sembako


DELI SERDANG,- Bersama Dewan Eksekutif Mahasiswa  Sumatera Utara (DEMA SUMUT)  & Aliansi Mahasiswa Islam Nusantara Sumatera Utara (AMIN SUMUT) kembali melaksanakan kegiatan Berbagi Paket Sembako dalam Rangka Menyambut HUT Bhayangkara dan IDUL ADHA 1445 H yang berada di 4 Desa di Lubuk Pakam dan turut serta di dampingi oleh Kanit Reskrim Polsek Lubuk Pakam di Deli Serdang Minggu 16 Juni 2024.


Para Masyarakat di Lubuk Pakam sangat Senang dengan Kehadiran Peran 2 Lembaga Kemahasiswaan DEMA & AMIN SUMUT yang di dampingi oleh Kanit Reskrim Polsek Lubuk Pakam dengan adanya Paket sembako ini diterima mereka dengan suka cita di saat harga kebutuhan dapur tak stabil.


Pembagian paket sembako ini dibagikan di Lubuk Pakam yang tergabung dalam 2 Lembaga Kemahasiswaan  kegiatan ini bertujuan untuk Keberkahan Menyambut Idul Adha dan HUT Bhayangkara Ke 78.


Safar Hasibuan  mengatakan  Bakti Sosial ini Merupakan Niat Tulus Kapolda Sumatera utara untuk masyarakat di Hari Bhayangkara di Juli nanti .


Untuk itu, pihaknya membagikan Paket Sembako tidak lupa kami mengucapkan terimakasih banyak kepada  Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Polisi Agung Setya Imam Efendi, SH.,S.I.K.,M.Si Memberikan Support dan kepercayaan kepada Kami.


"Alhamdulillah kegiatan seperti ini sudah sering kita lakukan, karena kita organisasi kemahasiswaan berbasis Pengabdian Masyarakat Sehingga kita sering terjun ke lapangan, berpartisipasi dalam keberlangsungan masyarakat yang ada di Sumatera Utara dan tidak lupa kami sampaikan terimakasih kepada Kapolsek Lubuk Pakam yang diwakili Kanit Reskrim ikut serta mendampingi kami ke Masyarakat Ucap Mahdayan Tanjung.*(AIS)

Jumat, 14 Juni 2024

Ibrahim Cholil Pohan Geram Atas Ucapan Penghinaan oleh Kades Sungai Oros Kab. Paluta, Saya Akan Melaporkan Kades ke Polda Sumut


MEDAN,-  Ibrahim cholil pohan Selaku ketua Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggulan Mendatangi Awak Media di Suatu Kafe 14/06/2024 pukul 08.30.

Ibrahim menyampaikan bahwasanya oknum Kepala Desa Sungai Oros Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara Telah Melakukan Pencemaran Nama Baik Kepada Ibrahim.

yang mana ibrahim mengkonfirmasi terkait dugaan Korupsi Pada Pengelolaan Anggaran Dana Desa Sungai Oros T.A 2021-2023.

Namun Kepala Desa Sungai Oros Memberikan Keterangan, cuman Menjawab Apa Mau mu dan mencaci maki Ibrahim Dengan Kata Bajingan dan Banci Medan (BM).

Sehingga ibrahim Merasa Tidak terima dengan Cacian yang dilakukan oleh Kepala Desa Sungai Oros dan ibrahim Akan Melaporkan ini ke Polda Sumatera Utara.*(tim)

“TAMU” Unras Minta Kapolda Sumatera Utara Agar Mencopot Kapolres Tapanuli Selatan


MEDAN,-  Sekumpulan Mahasiswa yang mengatasnamakan Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggulan (TAMU) melakukan aksi unjuk rasa di depan mapolda sumatera utara terkait masalah Penimbunan BBM berjenis Solar dan Perusakan Alama/ illeggallogin di Tapanuli Selatan. Kamis, 13 juni 2024.

dalam aksi tersebut dipimpin oleh Ibrahim Cholil Pohan selaku Ketua Umum Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggulan (TAMU), ibrahim menyampaikan dalam Orasinya Meminta Kepada Kapolda Sumatera Utara agar turun langsung ke TKP Penimbunan BBM dan Perusakan Alam/Illegal Logging di kab. tapanuli selatan.

yang mana permasalahan penimbunan BBM berjenis Solar sudah ditetapkan tersangka dan menemukan barang bukti, namu oknum kepala desa Tolang Jae selaku aktor utama masih berkeliaran sesuai informasi dari masyarakat yang enggan disebutkan namanya.

begitu juga alat barang bukti berjenis bus mini L300 masih beroperasi aktif, sehingga dinilai Polres Tapanuli Selatan tidak mampu menangani permasalahan penimbunan BBM berjenis Solar di kab. tapanuli selatan

ibrahim juga menyampaikan meminta kepada bapak Kapolda sumatera utara agar turun langsung ke TKP Kerusakan Hutan/ illegal logging di kab. tapanuli selatan dan menahan semua alat perusakan alam ujarnya

apabila kegiatan perusakan hutan terus dibiarkan maka kab. tapanuli selatan tidak akan lama lagi terjadi bencana alam tambah ibrahim.

ibrahim juga meminta Bapak kapolda dan Propam polda Sumut agar mengevaluasi apabila perlu copot kapolres Tapanuli selatan dari jabatanya, karena dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugas nya dan diduga bekerja sama dengan oknum kepala desa Tolang Jae selaku Otak dari Penimbunan BBM berjenis Solar sebanyak 10 Ton dan Perusakan Alam/ illegal logging di kab. tapanuli selatan.

Pandi winata selaku komisaris polisi kanit III Tipiter Polda Sumut menyambut aspirasi mahasiswa, dan mengatakan "sudah menampung atau menerima aspirasi teman-teman, dan suratnya dia terima dengan beberapa tuntutan yang selanjutnya akan nanti saya koordinasikan kepada Polres Tapanuli Selatan, ucapnya.

Selanjutnya mahasiswa diarahkan agar memasukkan laporan ke Sat Reskrim Polda Sumut agar bisa di tindak lanjuti, setelah itu mahasiswa pun langsung mengantar surat sesuai yang di arahkan.*(tim)

FMPKSU Gelar Aksi dan Mempertanyakan Laporkan Dugaan Korupsi Dana Desa di Desa Sayur Mahincat, Ini Respon Kejati Sumut


MEDAN,- Sejumlah kelompok mahasiswa melaporkan dugaan Korupsi dalam penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/ Madrasah Non Formal milik desa dan dugaan Korupsi bantuan honor pengajar, Pakaian Seragam dan Operasional Tahun anggaran 2021.Kamis (13/06).

Laporan itu disampaikan pada Kamis (14/03/2023) oleh kelompok Mahasiswa Forum Mahasiswa Penindakan Korupsi Perwakilan Sumatera Utara (FMPKSU) Penyelenggaraan kegiatan tersebut menelan biaya senilai Rp 90.400.000.

Selanjutnya Pembangunan Desa, Rehabilitasi, Peningkatan, Pengerasan Jalan Desa Sayur Mahincat T/A 2022 menelan anggaran senilai Rp.112.973.600 diduga tidak direalisasikan. Pungkas Arsyad selaku Koordinator Aksi.

Terkait laporan tersebut Staf Penerangan Hukum Ria mengatakan, pihaknya sudah memerintahkan Kejari Padang Lawas untuk turun ke Desa Sayur Mahincat.

Dikatakan Ria, sudah ada sejumlah upaya yang sudah dilakukan, yakni Pemeriksaan dan segera memproses lebih dalam mengenai laporan FMPKSU.

“Iya ( Kejari Padang Lawas sudah turun ke lapangan), tapi kita harus bersabar menunggu hasil dari Kejari Padang Lawas dan kami hubungi adinda mahasiswa apabila sudah sampai laporan Kejari Palas,” Tutupnya*(tim)

Kamis, 13 Juni 2024

Minta Bebaskan TRP, Ratusan Massa PP Langkat Kembali Geruduk Pengadilan Negeri Stabat



LANGKAT,- Minta Terbit Rencana Dibebaskan,Ratusan anggota dan pengurus ormas Pemuda Pancasila (PP) kembali melakukan aksi damai di depan Pengadilan Negeri Stabat, Rabu (13/6/2024).

Aksi yang dilakukan ormas PP ini terkait dengan kasus yang sedang dihadapi mantan Bupati Langkat Terbit Rencana PA (TRP) yang saat ini berstatus sebagai terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bagi penghuni kerangkeng manusia yang dijadikan tempat pengobatan rehabilitasi narkoba.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi Bobby Purwadi, sekaligus Sekjen Sapma PP Langkat menyebutkan, bahwa Terbit Rencana PA merupakan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang dikenal sebagai tokoh yang antinarkoba.

Bobi juga meminta Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang menangani perkara Terbit Rencana PA dalam kasus TPPO agar mengambil keputusan seadil-adilnya sesuai hati nurani dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

“Jadi, kami minta agar Pengadilan Negeri Stabat segera membebaskan Terbit Rencana. Karena Terbit Rencana tidak terlibat dalam kasus TPPO sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum,” teriak Bobby yang disambut teriakan Pancasila Abadi.

“Bebaskan Terbit Rencana…!! Kami siap berkorban nyawa jika majelis hakim tidak membebaskan Terbit Rencana dalam putusan nanti,” teriak masa ormas PP, Sapma PP, serta SPSI naungan PP.

Massa juga berteriak agar Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk keluar Gedung PN dan segera menjumpai massa.

Dalam aksi tersebut, orator aksi juga menyinggung terkait pembayaran restitusi kepada para korban sebagaimana yang dimohonkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Kami menilai, restitusi yang dimohonkan oleh LPSK kepada terdakwa juga kami anggap tidak beralasan. Karena JPU dalam tuntutannya tidak menjelaskan secara rinci apa saja yang dirugikan terhadap korban selama menjalani pemulihan atau pengobatan,” ujarnya.

Aksi massa ormas PP di depan Gedung PN Stabat tersebut mendapat pengawalan puluhan personil Polres Langkat.

Sekitar 15 menit melakukan orasi dan massa semakin merangsek mendekati pintu gerbang Gedung PN Stabat. Akhirnya Juru Bicara PN Stabat Cakratona Parhusip SH keluar menemui massa ormas PP.

“Saya Cakratona Parhusip SH sebagai Juru Bicara PN Stabat siap berdiskusi dengan temen-teman sekalian. Mohon maaf jika sambutan kami membuat rekan-rekan menunggu dikarenakan ada tugas-tugas terkait persidangan,” ujarnya sembari menawarkan agar kiranya massa ormas PP mengirimkan lima perwakilannya untuk masuk ke ruangan di PN Stabat.

Sayangnya, awak media yang meliput tidak diperkenankan ikut memasuki ruang pertemuan di PN Stabat. Sehingga awak media belum tahu apa hasil pembicaraan yang disampaikan perwakilan ormas PP dengan Juru Bicara PN Stabat tersebut.

Ke-5 perwakilan ormas yang masuk ke ruangan PN bersama Juru Bicara PN Stabat antara lain, Gagarin Tahun Mada Bangun (Wakil Ketua 1 MPC PP Langkat), Bobby Purwadi (Sekjen Sapma PP Langkat), Maulidiin (PAC PP Tanjungpura), Indra Sahputra SPd (Ketua OKK MPC PP), dan Arjun Nababan (Ketua Ranting PP Kuala Besilam).

Berselang lebih kurang 10 menit, kelima orang perwakilan ormas PP keluar dari Gedung PN Stabat.

Dalam kesempatan itu, Bobby Purwadi menyampaikan hasil pembicaraan dengan pihak PN Stabat.

Bobi menjelaskan sewaktu berdiskusi dengan Juru Bicara PN Stabat, pihaknya menjelaskan jika Terbit Rencana adalah pimpinan yang anti narkoba. “Sampai hari ini bahkan sampai detik ini kami sampaikan bahwa Beliau adalah orang yang antinarkoba,” katanya.

“Itu sudah kita sampaikan dalam upaya untuk meringankan atau membebaskan Bapak Terbit Rencana Peranginangin dari kasus TPPO. Kemudian ada beberapa poin yang disampaikan oleh pihak PN Stabat. Bahwasanya semua aspirasi yang telah kita sampaikan kepada Pengadilan Negeri Stabat ini adalah satu pokok bahasan yang mungkin bisa dan dapat meringankan serta membebaskan Bapak Terbit Rencana Peranginangin,” ujar Bobby.

Jadi, sambungnya, pihaknya tidak bisa membatasi tuntutan JPU. Terserah JPU mau bagaimana memberikan tuntutannya.

“Tapi kita pastikan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat akan bermusyawarah dan akan mengambil keputusan nantinya tanpa ada intervensi dari siapapun. Kita berdoa agar musyawarah pimpinan majelis hakim nantinya dapat memutuskan keputusan yang adil seadil-adilnya. Di mana keputusan itu adalah membebaskan Bapak Terbit Rencana,” paparnya sembari membubarkan massa.

Usai membubarkan massa, kepada awak media Bobby menyampaikan, apabila tuntutan yang disampaikan ormas PP untuk membebaskan Terbit Rencana tidak dipenuhi Majelis Hakim PN Stabat, Bobby berencana akan menurunkan massa yang lebih besar lagi.*(fadli)

Terkait Dugaan Pungli KPU Palas, PP BPM Sumut Geruduk Kantor KPU Sumut dan Kejati Sumut


MEDAN,- Mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Pusat Barisan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara geruduk kantor KPU SUMUT terkait Dugaan Pungli KPU Padang Lawas (Palas). Kamis. 13/06/2024.


Dalam orasinya, Ahmad Sayuti Nasution mengatakan KPU Padang Lawas yang diketuai INDRA ALAMSYAH melakukan pungutan liar (Pungli) dalam pembentukan badan Adhoc PPK, PPS untuk Pemilukada Tahun 2024 di Kabupaten Padang Lawas.


“Berdasarkan telaah kami di lapangan dugaan pungli yang dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palas berjumlah 85 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-kabupaten PALAS dan setiap orang dipungut 8.000.000 sampai 10.000.000. “ Pungkas Sayuti


Selanjutnya, Abdul Ghani Hasibuan menyatakan bahwa Ketua KPU Padang Lawas memerintahkan PPK terpilih agar melakukan pungli kepada calon PPS terkhusus di Wilayah Eks Barumun Tengah dengan jumlah 2.000.000-3.000.000 per orang.


Setelah mendengarkan Aspirasi PP BPM Sumut, Syahrul Azmi Nasution selaku Kabag Perencanaan dan Data mengatakan akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Indra Alamsyah, “kami harap BPM bersedia menghadirkan bukti dan saksi apabila dibutuhkan nantinya.” Ucap Syahrul.


Setelah menyampaikan aspirasi di Kantor KPU Sumut BPM melanjutkan Aksi di depan Kantor Kejati Sumut dengan tujuan mempertanyakan Laporan terkait dugaan pungli KPU Palas.


Ria Selaku Staf Penkum Kejaksaan menanggapi bahwa laporan BPM Sumut sudah dilakukan penelaahan dan sudah sampai ke meja Bapak Kepala Kejati Sumut dan selanjutnya akan dilakukan pembentukan Team untuk Penyelidikan di KPU Palas. *(tim)

Rabu, 12 Juni 2024

Mahasiswa Unras di Depan Kantor Kejari Padangsidimpuan Desak Panggil dan Periksa Kades dan Perangkat Desa Goti


PADANGSIDIMPUAN,- Lagi dan lagi dugaan tindak pidana korupsi menjadi sorotan para aktivis mahasiswa dan pemuda, dimana pada hari ini , Selasa (11/06/2024) sejumlah massa dari Mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Mahasiswa Berantas Korupsi (DPP PMBK) TABAGSEL turun ke jalan bertujuan memberikan kritik kepada Pemerintah Kota Padangsidimpuan berdasarkan amanat Undang-Undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat Dimuka Umum, dan sebagaimana dalam hal ini menyangkut persoalan dugaan tindak pidana korupsi anggaran dana desa  goti T. A 2021,2022 dan 2023 di Kota Padangsidimpuan,  kami menduga Kades goti gagal dalam menjalankan tugasnya dan penggunaan anggaran dana desa tidak tepat s sasaran dan kurangnya memberikan informasi publik terkait anggaran tersebut. 


Mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat  Pergerakan Mahasiswa Berantas Korupsi Tabagsel Melakukan unras di depan kantor Kejari Padangsidimpuan. 


Tuntutan Aksi : 

1.Kami meminta kepada kepala Desa Goti untuk menjelaskan kepada kami terkait anggaran Dana Desa T.A 2021,2022 dan 2023 baik dari :

-tahap 1 hingga tahap 3 yang kami duga tidak direalisasikan sepenuhnya oleh Kepala Desa Goti.

-Tahap 2 : Keadaan Mendesak dengan pagu anggaran sebesar Rp.137.700.000.

-Tahap 3 : Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani dengan pagu anggaran sebesar Rp.223.230.000.

-Tahap 3 : Keadaan Mendesak dengan pagu anggaran sebesar Rp.183.600.000.

-Tahap 3 : Jumlah Alat Produksi Dan Pengolahan Peternakan Yang Diserahkan dengan pagu anggaran sebesar Rp.101.000.000.

-Tahap 3 : Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp.84.000.000.


2.Kami meminta kepada Bapak Kejari Kota Padangsidimpuan untuk memanggil dan memeriksa serta mengaudit anggaran Dana Desa Goti T.A 2023 dari tahap 1 – 3 yang mana kami duga adanya tindak pidana korupsi.


3.Kami meminta kepada Bapak Kejari Kota Padangsidimpuan agar memanggil dan memeriksa Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa Goti yang mana kami menduga ikut terlibat dalam Pengelolaan dan Penyaluran Anggaran Dana Desa Goti.*(AIS)

Selasa, 11 Juni 2024

DEMA Sumut Pertanyaan Sikap Kapoldasu kepada Kapolres Samosir yang Diwilkumnya "BOS JUDI" Merajalela


MEDAN,- Dewan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Utara DEMA SU menggelar aksi unjuk rasa di depan MAPOLDA SUMUT pada Selasa (11/06/2024) Dalam rangka meminta kepada Bapak Kapolda untuk segera melakukan penangkapan terhadap Terduga Pelaku Mafia Judi yang berada Wilayah Hukum Polres Samosir Perjudian tersebut yang berada di  Setiap Kecamatan di Kab.Samosir 


Aksi unjuk rasa yang digelar pada hari ini merupakan aksi yang digelar untuk menyampaikan bahwasanya telah matinya Hukum di wilayah Polres Samosir  terhadap banyak nya Perjudian yang ada di Samosir


Mahdayan selaku ketua DEMA mengatakan dalam orasinya menyampaikan bahwa kegiatan yang digelar pada hari ini untuk mendesak kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara segera turun ke Samosir dengan Tuntutan agar Mencopot Kapolres Samosir yang di mana kami menilai di Wilayah Hukum Polres Samosir  sangat lemah terhadap yang namanya PERJUDIAN “Ujarnya


Lebih lanjut Dayan menambahkan bahwa di setiap Kecamatan di Samosir Masih Banyak dan dapat Membuka bebas praktik perjudian layaknya dapat perlindungan hukum, padahal negara kita ini merupakan negara hukum yang seharusnya menjunjung tinggi aturan dan hukum" Sambungnya


Setelah 1 Jam Berorasi Massa Aksi DEMA SUMUT disambut dengan D Sinaga selaku Perwakilan Dirkrimum Menyampaikan Akan menindak lanjuti atas Tuntutan Massa Aksi terhadap maraknya perjudian yang ada di Kab Samosir 


Di lain sisi kasat Intel Polres Samosir Iptu Liber Marpaung Ketika di minta Konfirmasi oleh wartawan Belum memberikan tanggapan hingga Berita ini dimuat ke Media 


Terakhir, Mahdayan mengungkapkan, Dewan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Utara di akan terus melaksanakan Aksi Unjuk Rasa di depan MAPOLDA SUMUT dengan massa aksi yang jumlahnya lebih banyak Jika Demo hari ini kita belum juga membuat para mafia judi  yang ada di Setiap Kecamatan di Samosir di tangkap, kita akan terus lakukan aksi dengan massa yang lebih banyak dari hari ini" Tutupnya*(tim)

Sabtu, 08 Juni 2024

GMPK Unras di Kejatisu, Tuntut Periksa Kacab BRI Tanjung Balai dan Ka. Unit BRI Londut


MEDAN,- Ratusan massa Gerakan Mahasiswa Pemerhati Korupsi (GMPK) menggeruduk Kantor Wilayah (Kanwil) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Medan, Jumat, 7 Juni 2024. Massa yang merupakan gabungan dari 7 organisasi mahasiswa itu, melakukan unjuk rasa dan berorasi di pintu masuk kantor wilayah yang berada di Jl. MT. Haryono, Kota Medan itu.


Dalam orasinya, massa mengungkapkan terjadinya dugaan penipuan pinjaman di BRI Unit Londut, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura). Di unit itu, kata mahasiswa, dugaan kasus penipuan pinjaman ini dikendalikan oleh seseorang berinisial IW alias Mandor.


Modusnya, Mandor menggunakan nama sejumlah orang untuk meminjam uang di BRI Unit Londut, namun uang hasil pinjaman itu dinikmati sendiri oleh IW alias Mandor. Dalam memuluskan aksinya, IW alias Mandor mengaku dibantu oleh “orang dalam”.


Selain dugaan kasus penipuan pinjaman, massa juga mengungkapkan temuan terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat ( KUR) yang tidak mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian No. 1 tahun 2023 tentang Pedoman Penyaluran KUR.


Terungkap, di wilayah kerja BRI Kantor Cabang Tanjung Balai, banyak ditemukan penyaluran KUR dengan plafon sampai Rp. 100 juta, bank memberlakukan syarat agunan tambahan. Padahal dalam pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyaluran KUR, telah dijelaskan, agunan tambahan tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp. 100 juta.


Usai berorasi di Kanwil BRI Medan, massa yang dikoordinir  Azaruddin Panjaitan ini kemudian bergeser ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Tak lama berorasi, aspirasi massa langsung disahuti dan disambut hangat oleh perwakilan dari Kejatisu.


Jaksa Fungsional, Juliana Sinaga, yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, meminta agar massa menyiapkan laporan tertulis yang ditujukan kepada Kajatisu, guna memudahkan proses penyelidikannya.


“Terima kasih telah datang kemari. Aspirasi adik-adik ini akan kita sampaikan pada pimpinan. Alangkah baiknya, adik-adik buatan laporan tertulis yang ditujukan kepada Kajatisu, agar dapat dilakukan penyelidikan, “ kata Juliana Sinaga.


Di dua lokasi unjukrasa ini, massa menyatakan sikap dan meminta agar Direktur Utama BRI mengevaluasi seluruh jajaran BRI yang ada di bawah naungan Kanwil BRI Medan. Meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memeriksa seluruh manajemen BRI Unit Londut yang diduga kuat terlibat dalam dugaan kasus penipuan pinjaman yang dikendalikan oleh IW alias Mandor.


Terakhir, mahasiswa ini juga meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memeriksa seluruh manajemen BRI Kantor Cabang Tanjung Balai yang diduga telah melakukan perbuatan melawan Hukum dengan menarik agunan dalam penyaluran KUR dengan plafon sampai Rp. 100 juta.*(tim/ais)


Sabtu, 01 Juni 2024

Tokoh Daerah Tabagsel Mendesak Pemimpin Baru untuk Masa Depan yang Lebih Cerah di Kab.Tapanuli Selatan


TAPANULI SELATAN,– Darwin Lubis, seorang tokoh pemuda masyarakat Tabagsel, hari ini menyuarakan keprihatinan mendalamnya terhadap arah pemerintahan daerah saat ini, khususnya kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis hari ini, Darwin Lubis menyerukan perlunya penyegaran dalam Pilkada mendatang, dengan tegas menyatakan bahwa Tapsel membutuhkan pemimpin baru yang tidak terikat oleh kepentingan politik lama.


"Kabupaten Tapanuli Selatan ini adalah milik kita semua, bukan milik satu keluarga atau satu kelompok," tegas Darwin Lubis. "Kita telah melihat selama bertahun-tahun bagaimana stagnasi dan isu-isu korupsi telah menghambat kemajuan daerah kita. Sudah waktunya bagi kita untuk memilih pemimpin baru yang memiliki visi yang jelas dan komitmen untuk membawa perubahan positif bagi Tapsel."


Pernyataan Darwin Lubis ini datang di tengah spekulasi yang berkembang bahwa Bupati aktif Tapanuli Selatan Dolly Pasaribu, berencana untuk mencalonkan diri kembali dalam Pilkada mendatang. Selain itu, paman Dolly Pasaribu, Gus Irawan Pasaribu, juga dikabarkan akan maju sebagai calon. Darwin Lubis menyatakan bahwa pencalonan kembali ini merupakan pertanda buruk bagi masa depan Tapsel.


"Kita tidak bisa terus-menerus memilih pemimpin yang berasal dari lingkaran yang sama," tegas Darwin Lubis . "Kita membutuhkan pemimpin baru yang memiliki ide-ide segar dan energi baru untuk membawa Tapsel ke arah yang lebih baik. Kita membutuhkan pemimpin yang berani menantang status quo dan memperjuangkan kepentingan rakyat."


Darwin Lubis menyerukan kepada seluruh warga Tapsel untuk bersatu dan memilih pemimpin baru dalam Pilkada mendatang. Dia yakin bahwa dengan kepemimpinan yang baru dan visi yang segar, Tapsel dapat mencapai potensi penuhnya dan menjadi daerah yang maju dan sejahtera bagi semua pungkasnya.(tim)

Dugaan KKN Proyek 9,7 Milyar,IPM SUMUT Minta Kapoldasu dan Kajatisu Panggil / Periksa Kadis Perpustakaan dan Arsip Simalungun


MEDAN,- Dewan Pimpinan Ikatan Pemuda Mahasiswa Sumatera Utara (IPM-SU),selepas melaksanakan konsolidasi terkait dugaan Pekerjaan Belanja Modal Gedung Perpustakaan Simalungun, Sekretaris umum,menilai adanya dugaan kekurangan Volume pada Pekerjaan yang Senilai Rp 9,7 Milyar lebih APBD Simalungun T.a 2023, yang kami duga mengarah pada kerugian Negara,disampaikan kepada awak media ,Jum’at 31/05/2024.


Khoirul Siregar..selaku Sekretaris IPM Sumut.menyampaikan adapun pekerjaan diduga adanya kekurangan Volume dan unsur KKN yakni :


1.Belanja Modal Gedung Perpustakaan,Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab.Simalungun Senilai Rp.9.703.000.000.00,.oleh pemenang pekerjaan Cv.Bina Persada


Ada Beberapa Dugaan Kami yakni :

- Dugaan persekongkolan dalam pelaksanaan pembentukan panitia sampai mengkondisikan perusahaan Pemenang.

- Pekerjaan diduga Tidak Sesuai Spesifikasi/RAB

- Adanya dugaan Penggelembungan harga pada pekerjaan Pengadaan.


Dan kami menduga ini merupakan permainan sekelompok orang yang saling menguntungkan satu sama yang lain,dan kuat dugaan kami adanya persekongkolan dalam pelaksanaan dalam pengumuman tender pengerjaan penyusunan atau dengan panitia yang bertujuan mengatur atau penentuan pemenang tender..Lanjutnya


Oleh karena itu kami dari Dewan Pimpinan Ikatan Pemuda Mahasiswa Sumatera Utara sebagai Agen Kontrol untuk memperjuangkan keadilan memohon dan meminta kepada Kapolda Sumatera Utara Dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera melakukan pemeriksaan ini segera lakukan Audit Investigasi dan Audit Forensik terkait Belanja Modal Gedung Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Simalungun senilai 9,7 Milyar lebih, kami nilai dengan besarnya anggaran,sehingga kami menduga adanya ketidaksesuaian yang dihasilkan atau Tidak disesuai dengan Laporan Rancangan Anggaran Biaya (RAB)..ujarnya


Secara tegas dan memohon saya sampaikan kepada KAPOLDASU dan KEJATISU segera lakukan Pemanggilan terhadap Bupati Simalungun,kadis Perpustakaan dan Arsip Simalungun,Perusahaan pemenang pekerjaan yakni CV.Bina Persada,dan membuat Tim Khusus untuk mengusut atas dugaan kekurangan volume yang kami maksud..Tegasnya..


Sebagai agen perubahan,cotrol sosial Ini merupakan langkah awal kami dalam hal hal dugaan masalah KKN yang ada di Simalungun dan kami akan kembali lagi melaksanakan unjuk Rasa Minggu depan untuk mempertanyakan atas Aduan kami...Tutup Khoirul Siregar.*(tim)

Kamis, 30 Mei 2024

Sapma IPK Deli Serdang Unjuk Rasa karena Club Malam Biarkan Anak Dibawah Umur Masuk, Satpol PP Bertingkah Agak Lain


DELI SERDANG,-  Seratusan masa dari Satuan Pelajar Mahasiswa (Sapma) Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kabupaten Deli Serdang melakukan unjuk rasa didepan Kantor Bupati Deli Serdang, Senin (27/05/2024).


Berawal massa Sapma IPK melakukan aksi unjuk rasa berlangsung dengan damai, namun ketika mereka berorasi beberapa jam tidak terlihat perwakilan dari pejabat Pemkab yang berkenan menemui massa hingga akhirnya terjadilah saling dorong pintu pagar antara massa pengunjuk rasa dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan massa pun membuat aksi bakar ban di depan Kantor Bupati.


Kericuhan antara massa Sapma IPK dengan Satpol PP tidak berlangsung lama setelah antara kedua belah pihak melakukan mediasi, dari massa Sapma IPK diwakili Ketua Sapma IPK Deli Serdang Devin Hutabarat dan dari pihak Satpol PP diwakili oleh Kasatpol PP Marjuki, setelah disepakati bersama massa aksi dari Sapma IPK melanjutkan kembali aksi unjuk rasanya dengan damai.


Saat berunjuk rasa Koordinator aksi Reza Syahputra dalam orasinya meminta agar Pemkab Deli Serdang untuk segera menutup Diskotik yang ada di dalam Hotel Deli Indah yang berada di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Desa Suka Mandi Hulu Kecamatan Pagar Merbau Deli Serdang.


Massa menduga di dalam diskotik Deli Indah seringnya dilakukan transaksi jual beli barang haram jenis narkoba.


"Kami dari DPD Sapma IPK Deli Serdang mendesak Bapak kapolresta Deli Serdang agar segera menutup Deli Entertainment Club secara permanen dan panggil pemilik atau pengelola untuk dimintai keterangan terkait Hiburan malam  tersebut", koar Reza Syahputra melalui pengeras suara yang diangkut sebuah Mobil pick up sebagai Mobil komando yang membawa sebuah Sound System.


 Sementara itu, di lokasi aksi unjuk rasa, Ketua Sapma IPK Deli Serdang Devin Hutabarat didampingi Hendrawan Koordinator Lapangan (Korlap) kepada awak media menjelaskan bahwa hari ini aksi yang dilakukan mereka dasar hukum sudah sangat jelas yaitu yang pertama dengan merujuk UU No. 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, yang kedua dari UU No 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian yang ketiga melihat dari PP.No.06 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan di daerah, yang keempat UU No. 21 Tahun 2007 Tentang tindak pidana perdagangan orang.


Kemudian yang kelima UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang keenam Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang pengendalian dan pengawasan Minuman beralkohol, kemudian untuk yang ketujuh UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, yang kedelapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan UU Nomor 11 tahun 2020 Mengenai peraturan dan perizinan berusaha berdasarkan tingkat Risiko dan kegiatan usaha dan terakhir merujuk dari Permenkes Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome dan Infeksi Menular Seksual.


 "Dari dasar permasalahan inilah, kami melihat kondisi Kabupaten Deli Serdang saat ini masih maraknya dengan yang namanya Narkoba baik dikalangan anak anak muda mudi,


bahkan anak anak dibawah umur (Pelajar) sudah sangat memprihatinkan, maka dari itu kami DPD Sapma IPK Deli Serdang menilai bapak Kapolresta Deli Serdang masih lemah dalam hal pemberantasan Narkoba baik berjenis Pil maupun yang lainnya, hal ini terjadi seperti di Deli Entertainment Club yang berada Di Jalan Protokol Desa Sukamandi Hulu Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang", sebut Ketua Sapma IPK Deli Serdang.


"Kami, lanjut Devin Hutabarat, menduga pihak pengelola telah berani menyediakan lokasi tempat mengedarkan narkoba seperti halnya juga berjenis Pil kepada pengunjung diskotik dan kami juga menduga bahwasanya pihak Deli Entertainment Club membiarkan Anak di bawah umur (Pelajar) masuk kedalam Deli Entertainment Club tersebut, hal ini sudah melanggar aturan perundang-undangan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang tindak pidana perdagangan orang, dan semuanya ini berdasarkan dari beberapa hasil laporan dan temuan kami hasil investigasi yang telah kami lakukan di lokasi tersebut, dari laporan yang kami terima bahwasanya kami menduga Deli Entertainment Club yang berada Di Jalan Protokol Desa Sukamandi Hulu Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang, mengedarkan narkoba 


berjenis Pil serta menyediakan perempuan dan penginapan, dan kami meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk berani dan segera tangkap oknum oknum yang telah membackingi Deli Entertainment Club ( Diskotik ) kami juga menduga hiburan tersebut tidak memiliki izin, maka dari itu kami meminta APH agar segera ambil tindakan dengan menutup Deli Entertainment Club", tegas Ketua Sapma IPK Deli Serdang.


Senada disampaikan Hendrawan yang menyampaikan juga bahwa Pasal 114 UU Narkotika 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah.


"Kami mendesak Bapak kapolresta Deli Serdang agar segera menutup Deli Entertainment Club secara permanen dan panggil pemilik atau pengelola dan dimintai keterangan terkait Hiburan malam tersebut, "Segera tutup Deli Entertainment Club dan panggil serta periksa pemilik diskotik tersebut, kami mendesak Kapolresta Deli Serdang melalui Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk melakukan olah TKP terhadap Deli Entertainment Club yang saat ini menjadi bahan dugaan tempat peredaran Narkoba berjenis Pil Ekstasi, panggil dan periksa pemilik atau pengelola Deli Entertainment Club, dan segera segel Deli Entertainment Club jika betul terdapat Narkoba Berjenis Pil Ekstasi, dan penjarakan pemilik/pengelola hiburan malam tersebut, kami juga meminta Bapak Kapolda Sumut, Bapak Pj Bupati Deli Serdang dan Bapak Kapolresta Deli Serdang untuk bekerjasama dalam penggerebekan dugaan sarang Narkoba dan tempat prostitusi di Deli Entertainment Club", tutup Hendrawan


Di lain sisi Ketua Sapma IPK Devin Hutabarat saat di Tanyai awak Media, Kita Geram Melihat Tingkah Satpol PP hanya berani kepada peserta unjuk rasa, seharusnya kinerjanya yang di tingkatkan dalam pengawasan perda, agar tidak ada Anak dibawah umur yang diperbolehkan masuk ke Club malam apalagi yang terindikasi menjual Narkoba, perdagangan Wanita dan Alkohol Yang Golongan Kadar Etanol yang tinggi di Diskotik Deli Indah, karena kita sudah langsung sidak ke lapangan tutup Devin Ketua Sapma IPK Deli Serdang.*(tim)


Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Reformasi Hukum LPA Sumut Dongan Nauli Siagian Serahkan SK Kepengurusan Kepada Ketua LPA Kab.Tapsel Andry Iskandar Siregar


MEDAN,- Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumut diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Reformasi Hukum Dongan Nauli Siagian dan juga Bayu Subronto sebagai Wakil Sekretaris LPA Sumut menyerahkan secara langsung SK (surat keputusan) kepada Ketua LPA Kab. Tapsel Andry Iskandar Siregar periode tahun 2024-2026 dan secara sah dan berhak menjalankan program - program lembaga  yang berkaitan dengan perlindungan anak khususnya di daerah Kab. Tapsel. Selasa. (28/052024).


Secara terpisah Ketua LPA Sumut Muniruddin Ritonga mengucapkan selamat kepada ketua LPA Kab.Tapsel Andry Iskandar Siregar, harapan kedepannya untuk LPA Kab. Tapsel kiranya mampu menjalankan program - programnya. 


Ketua LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Kab.Tapsel Andry Iskandar Siregar mengungkapkan ucapan terimakasih kepada Ketua LPA Sumut  Muniruddin Ritonga yang memberikan mandat  dan kepercayaan terhadap  Lembaga Perlindungan Anak Kab. Tapanuli Selatan, ucapan terima kasih banyak kepada bapak Bupati Tapsel H. Dolly Putra Pasaribu yang telah memberikan dukungannya kepada semua pengurus Lembaga perlindungan Anak Kab. Tapsel, dan tidak lupa juga kepada Ketua PPM ( Pemuda Panca Marga) Kota Padang Sidempuan Abangda Rizky Fauzi Siregar selama ini banyak memberikan bantuan dan dukungan jasa beliau tidak perlu diragukan lagi. 


Ketua LPA Kab. Tapsel menambahkan kedepan Lembaga Perlindungan Anak Kab Tapsel siap bersinergi dan bekerjasama kepada Polres Tapsel dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berkaitan dengan Perlindungan Anak di Kabupaten Tapanuli Selatan.*(red)