Ady Syahputra Selaku Ketua GEMPAS Mangingatkan ke Semua Pejabat ; "Jangan Bermain-main Dengan Aset Negara !"

TAPANULI SELATAN,- Ketua Umum sekaligus pendiri GEMPAS (GENERASI MAHASISWA DAN PEMUDA PADANGSIDIMPUAN) Ady Syahputra Husni Nasution menghubungi awak media dan mengungkapkan bahwa, terdapat adanya dugaan aset bodong yang diserahkan oleh Pemkab Tapsel sebagai Kabupaten induk kepada Pemko Kota Padangsidimpuan, hal ini berdasarkan investigasi di lapangan, Aset tersebut berupa lahan eks dinas pasar seluas 334 m2. Berdasarkan berita acara penyerahan dokumen nomor ; 028/874/2017 tertanggal 07 Februari 2017 ada 40 dokumen aset yang diserahkan.

Ady juga mengungkapkan,  terdapat beberapa item yang menjadi pertanyaan yaitu lahan yg sudah disertifikatkan ternyata yang diserahkan kepada Pemko Padangsidimpuan adalah alas hak, kemudian lokasi aset yang diserahkan berada di wilayah Kab.Tapsel dan yang lebih parahnya lagi adalah untuk aset eks dinas pasar Pemkab Tapsel ternyata bukan dikuasai oleh Pemkab Tapsel sejak tahun 1998 berdasarkan putusan pengadilan. 

Sebuah tanda tanya besar, putusan pengadilan keluar tanggal 17 Februari 1998, kemudian sertifikat lahannya keluar tanggal 23 Februari 1998, yang menjadi pertanyaan di benak saya, Kenapa aset yang kami duga tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, bukan lagi dikuasai atau dimiliki oleh Pemkab Tapsel dan masih dicatat dan tidak dihapuskan? 

Dari berita acara tersebut penyerahan dokumen aset dijelaskan sudah terverifikasi, akan tetapi kenyataannya diduga bukan lagi milik PEMKAB TAPSEL, Ada apa???

Perlu diketahui, permasalah aset ini bahkan sudah dimediasi BPK dan KPK, ternyata hanya formalitas belaka menurut ady.

Awak media mencoba mengkonfirmasi kabid aset  melalui WhatsApp Bonardo marpaung terkait "Aset Bodong" yang diduga oleh Ketua Gempas Ady Syahputra Husni Nasution  dengan menjawab "Kami tentu akan pelajari dulu ya bang".ucap Pak Marpaung.*(AIS)

Saripuddin Harahap pelaku usaha yang mendedikasikan diri untuk kemajuan kab. Padang Lawas Utara

PADANG LAWAS UTARA,- Saripuddin Harahap melakukan gelar pertemuan dengan beberapa aktivis dan juga beberapa masyarakat di kec.padang bolak kab. Padang lawas Utara, Sosok pengusaha tersebut masih muda dan memiliki integritas dan juga memiliki wawasan yang mumpuni, beliau tersebut mewakafkan dirinya maju sebagai Calon legislatif No. 1 dari partai PKS ( partai keadilan sejahtera) Dapil 1 Kec. Padang bolak- portibi .(Rabu 29/11/2023).

Biografi Saripuddin harahap sudah tidak asing lagi dikenal di daerah kab.Paluta khususnya di Kec.Padang Bolak bahwa beliau adalah pengusaha muda di bidang ekonomi, transportasi dan perkebunan sekaligus juga pelaku usaha.

Dalam hal ini beliau menyampaikan di forum diskusi terbuka, Saatnya anak muda kab. Padang lawas Utara berani tampil dan juga berani memperjuangkan aspirasi masyarakat, selain itu kita harus ikut bersinergi untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

Beliau juga menuturkan di depan masyarakat dan mahasiswa Kab.Paluta Kec.Padang Bolak Mari kita sama-sama memajukan Kab. Paluta ini dengan mendedikasikan diri menjadi pelaku usaha yg handal, Membuat produk daerah yang berkualitas dan menjadikan produk yg dikenal secara nasional, beliau juga mendukung penuh dan akan membantu secara legal perizinan yang memiliki produk yang punya ekspektasi menambah penghasilan keluarga dan juga menambah penghasilan daerah kita sendiri, bila ada tokoh-tokoh mendukung produk masyarakat tersebut makanya nanti banyak masyarakat akan berlomba-lomba dalam menciptakan produk lokal yang punya nilai pasar menjanjikan dan akan memperbaiki ekonomi keluarga dan juga ekonomi daerah tersebut.

Beliau siap menjadi fasilitator dan membuat ide dan gagasan untuk kemajuan ekonomi serta ikut mendukung pergerakan dari mahasiswa dan aktivis sebagai social control di tengah masyarakat kab.Padang lawas Utara.

Kesejahteraan rakyat yg utama ekonomi dan pendidikan para generasi bangsa khusus nya di kab. Padang lawas Utara. Harus benar-benar dalam perhatian khusus, agar terciptanya kesetaraan di seluruh lapisan masyarakat.

Andai kata doa dan dukungan seluruh lapisan masyarakat memberi mandat untuk saya sebagai (DPRD) kita akan siapkan forum untuk menjemput aspirasi masyarakat, dan  (PERDA) yg harus membela kepentingan masyarakat.

Di akhir kata Saripuddin Harahap memberi motto : "saatnya yg muda bekerja membuat perubahan" khususnya di kabupaten Padang Lawas Utara di tahun 2024.(Panyahatan)

BIMTEK BPD se-Kabupaten Labuhanbatu Diduga Program Korupsi oleh Dinas PMD dan LPPPN

LABUHANBATU,- Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Adil Bersatu (LBH MABES) pada hari Senin, 27-11-2023 mencoba mengkonfirmasi Ketua Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Program Nasional (LPPPN) dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( PMD ) Labuhanbatu terkait Kegiatan Bimbingan Teknis ( BIMTEK ) Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Se-Kabupaten Labuhanbatu yang dilaksanakan Selama tiga hari dimulai dari Kamis tanggal 14  s/d Minggu 17 September 2023 di Hotel Grand Antares di Jln. Sisingamangaraja No. 328 – Medan Sumatera Utara untuk meminta keterangan atas terlaksananya kegiatan tersebut yang diduga adanya tindak pidana korupsi atas kelebihan pembayaran yang bernilai ratusan juta rupiah.

Syahmadan menjelaskan kepada awak media melalui WhatsApp  Menerangkan, “Kita Melihat Selama ini banyak program Bimtek yang menghabiskan Anggaran Desa, namun tidak ada hasil yang bisa dirasakan oleh masyarakat itu sendiri, sementara pembangunan infrastruktur dan Peningkatan Ekonomi masih terlalu minim. 

Melihat program tersebut diduga hanya akal – akalan untuk mendapatkan keuntungan dengan Cara melaksanakan Bimtek agar bisa tersalurkannya Anggaran Desa kepada beberapa pihak yang diuntungkan”, Ujarnya.

Kegiatan Bimtek tidak lagi menjadi asing di telinga masyarakat dan tidak sedikit yang memberikan kritik yang pedas terhadap program yang terkesan hanya menghabiskan anggaran desa tanpa ada manfaat bagi masyarakat.

Kalangan masyarakat biasa, mahasiswa dan tokoh politik sudah sering memberikan komentar yang tidak enak terhadap aparat penegak hukum, yang saat ini dinilai lamban dan lemah menangani, mengawasi dan memberantas kejahatan dugaan tindak pidana Korupsi. 

Syahmadan juga menjelaskan, sudah pernah melaporkan inisial RG yang merupakan Ketua Lembaga LPPPN dan FDPP ke KPK RI atas pelaksanaan Bimtek Desa Se-Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara yang juga diduga sarat KKN.

Ia juga menuturkan, pada tangal 16 November 2023 benar kita Sudah membuat laporan ke KPK RI terkait dugaan Korupsi pada LPPPN atas pelaksanaan kegiatan Bimtek, tapi itu Kegiatannya untuk Bimtek Desa Se-Kabupaten Padang Lawas Utara, tidak lama setelah itu kita membuat laporan, dan kita mendapat Informasi bahwa adanya Kegiatan Bimtek tersebut untuk Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ), Anggota dan Staf BPD Se-Kabupaten Labuhanbatu yang juga dilaksanakan oleh LPPPN tersebut. 

Kita sudah melihat berapa Biaya yang dibebankan kepada Desa untuk kegiatan ini, Di dalam surat undangan dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Program Nasional ( LPPPN ) yang bertema ”Peran Strategis  Pengawasan BPD Dalam  Pembangunan Desa” disebutkan bahwa biaya penyelenggara dibebankan melalui konstribusi peserta Sebesar Rp.5000.000,00 ( Lima Juta Rupiah ) setiap Peserta bimtek. 

Diketahui Setiap Desa mendelegasikan dua Orang Sebagai peserta, maka setiap Desa mengeluarkan Biaya Sebesar Rp.10.000.000,00 ( Sepuluh Juta Rupiah )”, ungkap Sayahmadan.

Ia melanjutkan, Kegiatan Bimtek oleh LPPPN benar dilaksanakan di Hotel Grand Antares No. 328 Jln. Sisingamangaraja– Medan Sumatera Utara yang dimulai dari hari Kamis 14 – Minggu 17 September 2023  selama 3 hari, kita sudah dapat informasi yang valid mengenai fasilitas yang diberikan kepada peserta, diantaranya Baju Batik, tas, dan Sertifikat, Mengenai penginapan di mana satu kamar diisi oleh 2 peserta.

Ketika disinggung mengenai biaya keseluruhan tentang pelaksanaan kegiatan Bimtek tersebut syahmadan langsung menerangkan perhitungan / rincian Anggaran Biaya Pelaksanaan kegiatan tersebut dari Biaya Simbolis Tas, Baju Batik dan Sertifikat ), biaya Fullboard Residential Meeting dan Penginapan, ATK, biaya Honor Panitia Pelaksana, honor Narasumber dan Honor lainnya sangatlah fantastis, dan wajar saja kami menduga kuat ada aroma-aroma Korupsi yang nilai kegiatan tersebut mencapai ratusan juta rupiah.

Syahmadan juga menyebutkan, Diketahui Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu itu jumlahnya Sebanyak 75 Desa, setiap desa rata  - rata ada 2 peserta maka biaya perdesa Sebesar Rp.10.000.000,00- x 75 Desa maka jumlah biaya Seluruhnya Sebesar Rp.750.000.000,00- ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah ). Kita perhitungkan Rincian Anggaran Biaya Pelaksanaan Kegiatan tersebut, dari biaya Tas, Baju Batik dan Sertifikat, biaya Fullboard Residential Meeting dan Penginapan, ATK, biaya Honor Panitia Pelaksana, honor Narasumber dan Honor lainnya totalnya hanya sekitar kurang lebih Rp.300 Juta Rupiah”.

Syamadan juga pernah melakukan mengkonfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala Dinas PMD Labuhanbatu Abdi Jaya Pohan dan Ketua Lembaga LPPPN Rusgianto sama sekali tidak ada balasan maupun respon, terlihat mereka bungkam saat dikonfirmasi sampai berita ini diterbitkan.*(AIS)

PB HUMAS TABAGSEL Mendesak Panggil dan Periksa Dugaan Kasus "Pungli" SMA Negeri 1 SIHAPAS BARUMUN

PADANG LAWAS,- PB HUMAS TABAGSEL (Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Agen Perubahan Tapanuli Bagian Selatan) melakukan audiensi bersama Kasat Reskrim Polres Padang lawas di ruangan Kasat Reskrim terkait tindak lanjut laporan Dugaan Pungli Yang di sekolah SMA Negeri 1 SIHAPAS BARUMUN Kab. Padang Lawas,Senin,(27/11/2023).

Laporan Aduan PB HUMAS TABAGSEL mengenai dugaan Pungli di SMA Negeri 1 SIHAPAS BARUMUN tersebut telah dimintai keterangannya kepada Polres Kab. Padang Lawas dan sudah dilakukan proses penanganan tersebut,  Laporan yang dilayangkan oleh PB HUMAS TABAGSEL sudah disposisi dan ditangani oleh Kanit Tipikor disampaikan oleh Hitler Hutagalung, SH, MH, selaku Kasat Reskrim Polres Padang Lawas. 

Rasydin Hasibuan juga menyampaikan, siap Ikut serta turun kelapangan untuk Mengumpulkan bukti-bukti atas dugaan Pungli yang berada di sekolah SMA Negeri 1 SIHAPAS BARUMUN. 

Kasat Reskrim Polres Padang Lawas juga mengatakan kepada PB HUMAS TABAGSEL akan segera memanggil dan memeriksa saksi-saksi tersebut untuk dimintai keterangan, agar pihak Polres Kab.Padang Lawas nantinya bisa menindak lanjuti lebih akurat.*(AIS)

Ketua OKK Fans Base Moeldoko Mendesak Kejati Sumut Agar Memanggil dan Memeriksa 2 Pejabat Kota Padangsidimpuan

MEDAN,- Ketua OKK fans Base Moeldoko, Faisal Haris Nasution.SH, Ketua koordinator Mansur Nasution dan Jhonson silitonga Resmi melaporkan 2(dua) Kepala dinas di kota padangsidimpuan yaitu mantan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Padang Sidempuan dan diketahui beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Inspektorat kota padangsidimpuan Sulaiman Lubis, terkait dugaan pencucian uang ADD (alokasi dana desa) T.A 2021-2022.

Ketua OKK juga melaporkan Kepala Dinas Pmd kota padangsidempuan Ismail Fahmi Siregar, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan pemotongan ADD (alokasi dana desa) terkait T.A 2023, ke kantor KEJATI SUMUT.Jum'at (24/11/2023).

Ketua OKK mencium ada aroma-aroma tindak pidana Korupsi atau Pencucian Uang negara, 2 (dua) orang tersebut yang masih menjabat di Pemerintahan Kota Padangsidimpuan yaitu sebagai Kepala Inspektorat dan Kepala dinas PMD kota padangsidimpuan telah kami laporkan hari jum'at kemarin ke kantor Kejatisu dan kami berharap agar APH mengusut tuntas para pelaku yang kami duga telah merugikan uang negara.

Kita menentang dan melawan para pelaku korupsi di negara ini, karena perbuatan tersebut banyak merugikan orang banyak, kami berharap besar agar APH memanggil dan memeriksa 2(dua) orang pejabat tersebut yang kami duga telah merugikan uang negara dan juga penyalahgunaan jabatan.*(AIS)

Kawal Suara Rakyat Jakarta Gelar FGD "Politik Dinasti Untuk Siapa?"

JAKARTA,- Kawal Suara Rakyat Jakarta menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) menyoal tentang, Politik Dinasti untuk siapa, kegiatan ini dilaksanakan di antikopi umj jakarta, puluhan mahasiswa turut ikut berpartisipasi dalam acara tersebut, adapun Narasumber I Akademisi & Pengamat demokrasi JAKARTA AKBAR JIHAD,  dan Narasumber II Pengamat Politik & Hukum JAKARTA DHAM ROMADHON, kegiatan berjalan dengan sukses dan banyak beberapa peserta yang sangat antusias diskusi aktif dalam kegiatan FGD ini.

Moderator munte menjelaskan sedikit Berbicara menyoal Politik dinasti membawa sebuah frame yang berdasarkan keturunan dan sedarah yang menimbulkan kekuasaan tersebut mengikutsertakan keluarga untuk mempertahankan kekuasaannya. Menurut Machiavelli sangat penting bagi kelompok penguasa yaitu menciptakan kestabilan politik yang kokoh dan mempertahankan kekuasaannya selama mungkin, Halal menurutnya dalam mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara dalam tujuan mulia hanya untuk menjaga, kestabilan politik. Jalan menuju kestabilan politik yaitu dengan menciptakan dinasti politik karena mudah dalam mempertahankan kekuasaannya dengan menciptakan pemimpin dari satu keturunan yang bisa diberikan instruksi sebagaimana keinginan pemimpin sebelumnya.

Melihat fenomena menuju pemilu 2024 Dari gagasan tersebut bahwa terjadinya sebuah dinasti politik timbul akibat upaya untuk mempertahankan kekuasaan dalam upayanya untuk melindungi kepentingannya, sebab jika tidak melakukan hal tersebut akan mengalami kemerosotan jika elite dalam kelas politik tidak bisa mempertahankan kekuasaan mayoritas yang sebelumnya di raih. Pada dasarnya manusia memiliki naluri untuk serakah dan ingin saling menguasai, karena manusia selalu kurang puas terhadap sesuatu yang diraihnya sehingga untuk mewujudkan hal yang kurang tersebut manusia akan melakukan hal apapun untuk memenuhi keinginannya dan termasuk untuk berkuasa dalam pemerintahan khususnya dalam pemerintahan desa dengan melakukan regenerasi kekuasaan yang turun menurun.

Narasumber I Akademisi & Pengamat demokrasi JAKARTA AKBAR JIHAD menjelaskan Dinasti politik di Indonesia bukanlah hal yang baru, dimana sejak dari jaman orde baru sampai dengan era pemerintah indonesia maju fenomena itu terus ada bahkan semakin meningkat baik itu yang terjadi di percaturan politik daerah maupun percaturan politik pusat. Politik dinasti sehingga menimbulkan adanya ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan politik. Negara demokrasi sejatinya harus membuka kran politik seluas mungkin untuk memastikan rakyat terlibat aktif dalam proses politik. Ruang partisipasi untuk masyarakat dalam kontestasi politik regional hingga nasional harusnya sangat terbuka. Namun faktanya, dengan munculnya politik dinasti telah menghambat partisipasi masyarakat karena status atau hak sosialnya yang jauh berbeda dengan keluarga petahana. Politik dinasti telah merusak makna demokrasi yang sejati, yakni kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Politik dinasti juga memunculkan pragmatisme politik dengan mendorong famili atau kerabat penguasa untuk menjadi pejabat publik, elit adalah sejumlah kecil orang yang memiliki semua atau hampir semua tanggung jawab dalam masyarakat. Definisi Aristoteles tentang elit adalah konfirmasi lain dari klaim Platon terhadap prinsip dasar teori demokrasi elitis klasik bahwa keputusan besar di semua masyarakat dibuat oleh minoritas. Kita sangat menyayangkan beberapa fenomena politik dinasti di Indonesia saat ini apalagi menuju pemilu 2024 yang sudah semakin dekat.

Akbar jihad dan faris abdillah bertanya soal fakta yang terjadi di demokrasi di indonesia tentang politik dinasti di indonesia yang menjamur, Narasumber II Pengamat Politik & Hukum JAKARTA DHAM ROMADHON dalam kegiatan tersebut memaparkan dan menjawab pertanyaan dari peserta FGD dinasti politik terbentuk karena adanya jaringan kekuasaan yang menyebar dan kuat di sebuah daerah. Saat jaringan tersebut mendukung dinasti politik yang berkuasa, akan memungkinkan lahirnya kekuasaan absolut. Kalau kekuasaan itu absolut, logikanya, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan semakin besar. Menguatnya jaringan politik yang dibangun oleh dinasti politik berdasarkan kedekatan politik keluarga menyebabkan tertutupnya rekrutmen politik bagi orang-orang di luar dinasti. Fenomena di atas, boleh jadi sebagian orang menganggap wajar, namun sebagian lagi menganggap hal itu distorsi atau tekanan terhadap demokrasi. 

Demokrasi yang pada dasarnya, menuntut konsolidasi demokrasi membutuhkan lingkungan demokrasi yang mendukung. Munculnya fenomena dinasti politik akan mengancam fase transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi dapat diartikan sebagai (proses) penggabungan beberapa elemen demokrasi untuk bersama-sama secara padu memfasilitasi demokratisasi politik. Unsur yang terlibat dalam konsolidasi demokrasi adalah lembaga atau institusi politik, baik partai politik, elite, kelompok-kelompok kepentingan maupun masyarakat politik. Unsur penting lainnya dalam konsolidasi demokrasi adalah adanya kesepakatan bersama menyangkut “nilai-nilai politik” yang bisa mendekatkan dan mempertemukan berbagai elemen politik di atas menjadi suatu kekuatan yang relatif padu selama transisi menuju demokrasi, paparnya. 

Kegiatan ini dimulai pada pukul 20.00 wib bertepatan di jakarta, berlangsung selama 3 jam 30 menit di aula meeting room anti kopi umj jakarta dan berlangsung aktif. Beberapa peserta sangat antusias untuk diskusi dan bertanya namun waktu yang tidak memungkinkan pada forum tersebut sehingga harus diakhiri pada pukul 23.30 wib dan acara ditutup dengan hamdalah.*(AIS)

Minta Copot Kadis Pertanian Tapsel, Mahasiswa Geruduk Kantor Bupati Tapsel

TAPANULI SELATAN,- Puluhan Mahasiswa dari Aliansi Generasi Anti Korupsi menggelar aksi demo di depan kantor bupati Tapanuli Selatan, Jum'at (23/11/2023).

Saat dikonfirmasi melalui via whatsapp Muchtadin Ahmad menyampaikan kepada tim media investigasi bahwasanya terjadi aksi unjuk rasa damai di depan kantor bupati Tapanuli Selatan yang dilaksanakan oleh Aliansi generasi anti korupsi terdiri dari puluhan masa mahasiswa dan pemuda. Yg di oratori oleh Ramadhan simanjuntak.

Saat sang orator menyampaikan orasi kepada pemerintah Tapanuli Selatan meminta kepada bapak bupati Tapanuli Selatan agar mencopot kadis pertanian tapsel yang kami duga ada oknum dari pertanian meminta uang fe pendahuluan atau fe proyek sebesar 17% kepada pemborong saat unras berlanjut kurang lebih 30 menit Diduga tak senang karena tidak ada tanggapan dari pemkab tapsel atas aksi demo yang dilakukan, mahasiswa mencoba menerobos masuk hingga terjadi aksi saling dorong-dorongan dengan Satpol PP.

Informasi yang berhasil dihimpun, demonstrasi yang dilakukan oleh Puluhan mahasiswa Aliansi Generasi Anti Korupsi dimana mereka meminta jawaban dari Pemkab Tapsel terkait dugaan kasus Fee Proyek dan Pungutan Liar yang dilakukan dinas pertanian. Sampai aksi selesai belum ada tanggapan dari dinas terkait.

Kondisi yang memanas akhirnya aksi unras diamankan oleh Satpol PP dan satuan kepolisian Republik Indonesia dan masa mengundurkan diri secara tertib dan aman. Release (dds)