PTAR dan Puskesmas Muara Batangtoru Giring Masyarakat Pada Kondisi ODF

TAPANULI SELATAN,-Perusahaan Tambang Emas Martabe Batangtoru yang dikelola oleh PTAR dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) baru-baru ini telah bekerjasama dengan Puskesmas Muara Batangtoru meningkatkan kesadaran masyarakat untuk stop buang air besar sembarangan (BABS) .

Kerjasama tersebut condong kepada membuka kesadaran masyarakat agar tidak lagi buang air besar sembarangan (BABS) , agar terhindar dari berbagai penyakit seperti diare karena terinfeksi oleh bakteri Escherichia coli. Demikian disampaikan Kepala Puskesmas Muara Batangtoru, Firman Simatupang didampingi Field Officer - Community Health PT. Agincourt Resources, Ruslan Simamora, Kamis (8/06).

Menurutnya, dalam upaya menciptakan kondisi ODF (Open Defecation Free) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS), PTAR telah mendatangkan tim ahli Kesehatan Lingkungan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang diwakilkan kepada ibu Linda.

Dalam penyuluhannya yang didampingi Dinas Kesehatan Tapsel dan Puskesmas, ibu Linda memicu kesadaran masyarakat apa resiko yang diakibatkan Buang Air Besar Sembarangan dan apa upaya mengantisipasinya.

Salah satu cara mengantisipasi BABS tersebut membangun jamban sehat berupa Septic Tank.

Setiap rumah diupayakan telah memiliki saptic tank, agar biaya tidak besar PTAR memberikan cetakan riol untuk septic tank tersebut dan bahannya  dibuat dari bahan piber. 

Ide pembuatan septic tank dari piber ini belajar dari pola pikir masyarakat yang menganggap untuk menciptakan salahsatu pilar STBM ( Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ) seperti WC atau jamban sehat sangatlah mahal dan membutuhkan biaya perawatan ataupun biaya operasional seperti listrik.

Namun setelah dilakukan koordinasi dengan kepala bidang evaluasi Dinas Kesehatan Kab. Tapsel, akhirnya metodenya dirobah dan berhasil merubah mindset masyarakat dari mengganggap mahal menjadi murah yang dapat memicu keinginan masyarakat untuk masing-masing membuat jamban sehat pada rumah-rumah penduduk .

Menurut Firman, sebelumnya PTAR telah mendirikan fasilitas umum seperti MCK untuk antisipasi masyarakat Buang Air Besar Sembarangan, namun di pertengahan jalan ada saja tangan-tangan jahil yang merusak dan menyumbat closed dengan semen kemudian ada juga warga yang tidak menyiram bekas kotorannya pada closed tersebut.

"Saat ini kita masih terus menumbuhkan kesadaran-kesadaran masyarakat betapa pentingnya menjaga kesehatan lingkungan termasuk diantaranya Stop Buang Air Besar Sembarangan", jelas Kepala Puskesmas.

Dari upaya tersebut, masyarakat di Muara Batangtoru sudah mulai merubah kebiasaan buruk BAB di sembarang tempat menjadi BAB di jamban sehat yang disebut dengan istilah ODF.

Meskipun BAB sudah beralih kepada ODF, pihak puskesmas dan PTAR terus melakukan penyuluhan dan mengontrol agar masyarakat tidak membuang air besar sembarangan. * (AIS)

Kurang Lebih 3 Periode Menjabat Kepala Desa Pintu Padang Mandalasena Diduga Minim Pembangunan dan Tidak Merakyat

TAPANULI SELATAN,- Dugaan tersebut berawal dari tidak adanya tanggapan kepala desa terhadap surat konfirmasi yang telah dijatuhkan oleh pemuda dan mahasiswa. Padahal kepala desa beberapa kali berjanji untuk memberikan klarifikasi terkait surat yang telah di jatuhkan kepada kantor desa tersebut, Jum'at (09/06/2023). 

"Sejak bulan Februari 2023 lalu kami sudah menjatuhkan surat konfirmasi ke kantor kepala desa pintu padang mandalasena, namun sampai sekarang kepala desa pintu padang mandalasena belum juga memberikan tanggapan mengenai surat konfirmasi yang kami jatuhkan, 

padahal kepala desa beberapa berjanji akan melakukan klarifikasi terkait surat yang kami jatuhkan, nyatanya sampai sekarang belum juga ada tanggapan dari kepala desa mengenai surat konfirmasi yang kami jatuhkan", ucap Husein 

Dugaan tersebut disampaikan husein kepada media setelah merangkum dari pengakuan masyarakat yakni adanya ketidak adilan terhadap realisasi anggaran dana desa. 

"Ironisnya berdasarkan informasi dari masyarakat pintu Padang bahwasanya kepala desa tidak pernah datang dan melihat beberapa dusun yang ada di desa pintu Padang mandalasena", lanjut husein. 

"Kami meminta kepada bapak bupati agar mengevaluasi kinerja dari kepala desa pintu Padang mandalasena kec. Saipar Dolok Hole", tutup husein.(DS)

Tak Dapat Anak Kecil,Diduga Akhirnya Sopir Jadi Saksi "Palsu" Dalam Kasus Colek Paha

PADANG LAWAS UTARA,- Diduga untuk menyelamatkan perbuatan pengeroyokan yang dilakukan terhadap saudara Angga Harahap, "rekayasa" kasuspun diciptakan. Mirip dengan kasus Ferdy Sambo Cs setelah ditembak mati Brigadir Josuo difitnah melakukan pelecehan terhadap istri Ferdy Sambo.

Setelah dikeroyok di Balai desa Bangkudu persis di hadapan Kepala Desa, Babinkantibmas dan Babinsa, Angga Harahap pun dilaporkan ke polisi dengan tuduhan mencolek paha seorang oknum bidan dengan menyebutkan seorang anak di bawah umur jadi saksi.

Karena orangtua si anak tidak membolehkan anaknya jadi saksi, akhirnya seorang oknum sopirpun "ditumbalkan" jadi saksi.

Dalam wawancara singkat di salahsatu kedai di Gunungtua, Jum'at (09/06) terhadap  J.H yang merupakan orangtua dari anak di bawah umur ini menyebutkan kalau beberapa oknum polisi mendatangi rumahnya untuk membujuk anaknya mau jadi saksi dalam perkara colek mencolek paha.

Atas pertimbangan anaknya masih di bawah umur dan akan  berefek kepada pikiran masih labil dalam memberikan kesaksian maka dia tidak mengizinkan kalau anaknya dijadikan dalam kasus colek-mencolek paha.

"Kan bisa saja anak saya ditekan atau diberikan uang sehingga dia mau jadi saksi", kata JH.

Nah, kalau sudah begini , kesaksian itukan nggak benar", tambahnya.

Sebelumnya di salahsatu foto dokumentasi persidangan kasus colek-mencolek paha di Balai Desa Bangkudu 7 Maret 2023 , anak di bawah umur ini tampak hadir persis di depan petugas polisi dan tentara beserta kepala desa.

Foto menunjukkan kalau saat persidangan tampak anak tersebut hadir dan menurut penuturan Angga Harahap, anak inilah yang di jadikan saksi oleh oknum bidan dalam menuduh dirinya melakukan colek-mencolek paha.

Selanjutnya menurut pengakuan saksi A, saat di Balai Desa dia jelas melihat dan mendengarkan kalau anak kecil tersebut dijadikan saksi oleh oknum bidan di hadapan Babinkantibmas , Babinsa beserta kades dan dalam kasus pengeroyokan juga melihat C.H. di persidangan dan ikut melakukan pemukulan.

Kuasa Hukum Angga Harahap dalam perkara dugaan merusak kesopanan di hadapan orang lain,  Azhari Daulay, SH dan Arifin Saleh Siregar, SH, mengatakan sebaiknya Polisi melakukan pendalaman terhadap kasus ini karena sudah terjadi banyak kejanggalan , seperti saksi dari anak kecil berubah menjadi seorang oknum sopir.

Pendalaman dimaksud berupa meminta kesaksian dari petugas Babinkantibmas, Babinsa dan Kepala Desa yang hadir dalam persidangan di Balai Desa.

Menurut kuasa hukum Angga, hingga saat ini pihak kepolisian belum meminta keterangan dari ketiga unsur pemerintahan tersebut. 

Polisi bisa memulai pertanyaan tentang kesaksian siapa yang dijadikan saksi oleh oknum Bidan dan kenapa terjadi pemukulan di hadapan petugas ? (AIS)

Demi Keadilan,Polres Tapsel Diminta Segera Tahan 3 (tiga) Tersangka Pelaku Penganiayaan Terhadap Angga Harahap

TAPANULI SELATAN,- Kepolisian Resort Tapanuli Selatan (Polres Tapsel) diminta menahan para Tersangka pelaku Pengeroyokan terhadap Angga Harahap alias Jangga. Menyusul ancaman hukuman melebihi 5 tahun penjara sebagaimana tertuang  dalam pasal 170 KUHP  dan kurang kooperatifnya tersangka dalam proses pemeriksaan.

Kantor Hukum Azhari Daulay, SH dan Arifin Saleh Siregar, SH kepada media di depan Mako Polres Tapsel, Selasa (6/6) menyebutkan, atas perkara klien mereka bernama Angga Harahap yang dikeroyok 3 orang pelaku di hadapan Kepala desa, Babhinkantibmas dan Babinsa sudah memenuhi unsur untuk dilakukan Penahanan terhadap TSK.

Karena sesuai ketentuan undang-undang pada umumnya seseorang dan/atau sekelompok orang yang terancam hukuman pidana di atas 5 tahun penjara dilakukan Penahanan.

Selanjutnya dari kajian kewenangan yang dimiliki pihak penyidik untuk tidak menahan TSK memang tergantung dari hasil pemeriksaan selama TSK kooperatif dan tidak menghilangkan barang bukti.

Namun sebaliknya, jika para TSK tidak koorperatif dan/atau kurang kooperatif dalam proses pemeriksaan maka pihak penyidik sudah seharusnya melakukan Penahanan dan/atau Menangkap Pelaku, jelas Azhari yang didampingi oleh Arifin.

Nah, dalam perkara ini diketahui bahwa untuk memenuhi Surat Panggilan Pemeriksaan I (pertama)  pada Tahap  Penyidikan Para Pelaku Pengeroyokan tidak hadir dengan alasan orangtua mereka sedang sakit.

Atas ketidakhadiran tersebut bisa diinterpretasikan bahwa para ketiga TSK Kurang Kooperatif, sehingga bisa dijadikan alasan kuat agar pelaku ditahan.

"Soal orangtua TSK sedang sakit kan bisa dilakukan pemeriksaan secara bergantian, bagi yang orangtuanya tidak sakit justru itulah yang lebih dahulu hadir", jelas Azhari.

Bahkan, halangan untuk dilakukan pemeriksaan bagi TSK itu pada hakikihnya ada pada kondisi kesehatan TSK bukan kondisi kesehatan keluarga.

Nah, jikapun TSK dalam posisi Sakit itu harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter, jelas mereka.

Menurut kuasa hukum Angga Harahap, kondisi kesehatan mental dari klien mereka tersebut kini dalam posisi trauma takut pulang kampung dan takut akan adanya ancaman-ancaman teror kepadanya. Dan berputus asa akan ketegasan hukum.

Untuk hal tersebut pihak keluarga berharap agar pihak kepolisian bekerja secara profesional dengan melakukan penangkapan terhadap ketiga tersangka, sebagaimana banyak kejadian-kejadian yang sama ditangani pihak kepolisian lainnya di Indonesia.

Menjawab pertanyaan wartawan terkait apakah terhadap TSK pihak kepolisian sudah melakukan Penahanan, Kasat Reskrim Polres Tapsel, AKP Rudi menjelaskan ada kewenangan kepolisian untuk tidak menahan TSK sepanjang TSK kooperatif selama pemeriksaan.

Manurut Kasat, Pengertian Kooperatif diartikan TSK tidak menghilangkan barang bukti dan  tidak berbelit-belit dalam proses pemeriksaan.

Yang membuat wartawan terkejut, Kasat Reskrim menyebutkan wartawan tidak boleh  mempertanyakan materi perkara dalam proses penyidikan menanyakan kelengkapan alat bukti dan lain-lain kecuali saat dipersidangan.

Namun saat ditanyakan dimana larangan yang melarang wartawan tidak boleh mempertanyakan materi perkara dimaksud , kasat hanya mengulangi kalimatnya tersebut tanpa menyebutkan dimana regulasi hukum yang menyebut bahwa wartawan tidak boleh menanyakan materi perkara dimaksud.

Sebelumnya wartawan mempertanyakan, apakah dalam perkara pengaduan EliFitriani Harahap menjadikan saudara Angga Harahap sebagai Tersangka dalam perkara merusak kesopanan dihadapan orang lain sebagaimana dalam pasal 281 ayat (2) KUHPidana  apakah sudah memenuhi unsur sehingga Angga Harahap dijadikan sebagai Tersangka sesuai pasal 184 KUHAP ?

Atas pertanyaan yang sama, kepada wartawan Kapolres Tapsel, AKBP. Imam Zamroni menyebutkan  terkait ke 2 perkara yang saling lapor dengan 2 kejadian waktu dan tempat yang berbeda tersebut saat ini sedang  ditangani dan melengkapi berkas perkara dan menurut Kapolres dalam minggu ini berkas perkara sudah dikirimkan ke JPU, 

Terkait 2 bukti permulaan yang cukup yang penyidik dapatkan itu merupakan ranah Projustitia yang mana nanti bisa dikaji dan dibuktikan dalam persidangan perkara tersebut. 

Sebelumnya Kapolres juga menyebutkan , untuk menentukan seorang tersangka akan ditahan atau tidak sangat tergantung dari hasil pemeriksaan-pemeriksaan  yang dilakukan pada tahap penyidikan, karena pertimbangan tersangka di tahan atau tidak semata-mata karena ancaman hukuman namun masih ada pertimbangan-pertimbangan  lainnya yang mana menjadi sebuah strategi penyidik dalam memastikan berkas perkara dapat lebih cepat selesai dan dilimpahkan ke JPU. (AIS)

Diduga Kadis PMD beserta Kabidnya dan Ketua Apdesi Tapsel Ikut Terlibat Dugaan Mark Up Pengadaan Barang dan Jasa di 212 Desa Di Tapsel

TAPANULI SELATAN,- Lagi dan Lagi PD Formasih Tapsel unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan terkait dugaan mark up pengadaan barang dan jasa di 212 desa di Tapanuli Selatan, Senin 5 Juni 2023.

Didi Santoso Piliang sebagai koordinator aksi menyampaikan aspirasi di depan kantor kejaksaan negeri Tapanuli Selatan, tentang 4 program siluman yang sangat mencekik angaran dana desa sekabupaten Tapanuli Selatan.

Didi mengatakan, pertama bahwa  Pengadaan CCTV Perdesa Se-Kab.Tapanuli Selatan sebesar Pagu Rp.12.500.000,00-

Jumlah Desa Se-Kab.tapanuli Selatan sebanyak 212 desa, Hitungannya 212 desa x Rp.12.500.000,00- Total anggarannya sebesar Rp.2.650.000.000,00 dari 4 program tersebut, kami juga menelusuri harga sebenarnya yang ada di lapangan dan sesuai standar daerah, yang di mana 4 program tersebut diduga telah merugikan negara , setelah di  investigasi di lapangan harga CCTV tersebut berkisar Rp 6.000.000 paling mahal sesuai merek yang sudah di pasang di desa-desa Se-Kab Tapsel,  jika dihitung kerugian negara berkisar Rp 6.500.000 per desa di kali 212 maka kerugian negara di duga tertotal Rp.1.378.000.000 miliar.

Lanjut Didi, kedua bahwa Pengadaan Lemari Perdesa Se-Kab.Tapanuli Selatan sebesar Anggaran Rp.3.500.000- per/unit Jumlah Desa Se-Kab.tapanuli selatan sebanyak 212 desa Hitungannya 212 desa x Rp.3.500.000 - total seluruhnya Rp.742.000.000,

somasi lapangan ternyata Harga sebenarnya adalah Rp 800.000 jika di kalikan, Rp 2.700.000 kali 212 desa maka di duga kerugian negara Rp. 572.400.000.

Didi melanjutkan bahwa Yang Ketiga Bimtek ( Lokasi Bimtek di Medan )  di Grand Kanaya Hotel, Jl.Darussalam No.12 Sei Sikambing Di Kota Medan Sumatera Utara. yang di duga kegiatan Bimtek ini tidak ada untung buat masyarakat desa , yang di duga setiap peserta membayar uang sebesar Rp.5.000.000 per orang yang wajib ikut 2 orang menjadi Rp.10.000.000 di kalikan jika seluruh peserta ikut maka kerugian negara terkisar Rp.2.210.000.000.- Milliyar dan di gunakan uang ini untuk kepentingan pembangunan akan lebih berguna untuk masyarakat.

Dan yang ke Keempat" dengan jarak ±1 Minggu, juga mengadakan Bimbtek dimana kita ketahui Lokasi Bimtek Di Padang di The axana hotel, Jl.Bundo Kanduang No.14-16, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat & Truntum Padang Hotel Jl.Gereja No.34,Belakang Tangsi,Kota padang,Sumatera Barat. yang wajib ikut pesta 2 orang dengan biaya Rp.5.500.000. per orang maka Rp.11.000.000 di kalikan 212 desa Rp.2.332.000.000,00, ini di duga tidak ada untung atau faedah bagi masyarakat se kabupaten Tapanuli Selatan. ujar Didi saat menyampaikan aspirasi kepada Kejari tapsel.

Ketua PD FORMASIH Tapsel Wesly Gea SH juga memaparkan beberapa aspirasi Masyarakat dan keluh kesah masyarakat. 4  program siluman yang tidak ada gunananya bagi masyarakat  Desa di seluruh Kab. TAPSEL, mirisnya lagi hasil dari program ini tidak ada di Musrenbang Desa, ujar wesly.

Setelah itu wesly juga memaparkan  program ini, diduga adanya keterlibatan APH , mulai dari Kejari Tapsel dan Kapolres Tapsel juga ikut bermain di dalam keempat program lingkaran tersebut.

Ketua umum PD FORMASIH Tapsel meminta kepada ibu Kejari tapsel agar segera memanggil dan memeriksa kepada dinas PMD dan Kabid PMD berserta ketua APDESI Kabupaten Tapanuli Selatan, karena mereka diduga ikut mendapatkan ke untungan dari 4 program tersebut, dengan maksud untuk memperkaya diri mereka sendiri dan tidak ada faedah bagi masyarakat se Kabupaten Tapanuli Selatan ujar wesly ketua umum PD FORMASIH Tapsel, pada saat unras di depan kantor Kejari Tapsel.

Kasi Intel Kejari Tapsel Gunawan Panjaitan, menerima Massa PD Formasih, laporkan jika ada kekeliruan yang di buat oleh 4 program tersebut,  pintu Kejari Tapsel terbuka dengan lebar dan jika ada laporan dari masyarakat kami akan menindak lanjuti dengan tegas, ucap Gunawan.

Hingga Unras selesai dengan Damai, Massa PD Formasih membubarkan diri dan berjanji akan melaporkan Dugaan ini ke Kejatisu dan Kejagung, ungkap Wesly. (d05)

TAMU berharap Kepada APH Agar Memanggil dan Memeriksa Plt Kadis PMD Palas M.Faisal Amrin Siregar,SAP.MM Diduga Ikut Dalam Bisnis Bimtek Kepala Desa di Palas

MEDAN,- Ibrahim Cholil Pohan Selaku Ketua Tatanan Aktivitas Mahasiswa Unggulan (TAMU) Menyampaikan kepada awak media,Selasa (6/6/2023), bahwa TAMU akan Melaksanakan Aksi Unjuk Rasa Damai di Depan Mapolda Sumut dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Hari Senin 12 Juni 2023 Terkait BIMTEK di Kab. Padang Lawas di Duga Mark Up Anggaran.

Yang di mana kegiatan BIMTEK Kepala Desa SE Kab. Padang Lawas di Duga Kuat ada permainan Mata Antara Pemdes, APDESI, Kepala Daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) Kab. Padang Lawas

Adapun Tuntutan TAMU di depan Mapolda Sumut dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yaitu:

1. Meminta kepada Kapolda Sumut Agar memanggil dan memeriksa Kepala Dinas PMD, ketua APDESI, Kepala Daerah dan Kapolres Kab. Padang Lawas terkait Dugaan Mark Up Anggaran atau Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Kegiatan BIMTEK di kab. Padang Lawas

2. Meminta kepada Kapolda Sumut Agar independen terhadap Dugaan Tindak pidana korupsi pada kegiatan Bimtek kepala desa di kabupaten Padang lawas dengan pelaksanaan nya Bimtek Lokal 17 kali dan Bimtek luar kota 14 kali total keseluruhan 31 Kali dengan biaya yang bervariasi mulai dari 3 jt, 5 jt dan 10 jt

3. Meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar memeriksa Kadis PMD, ketua APDESI, Kepala Daerah dan Kejaksaan negeri Kab. Padang Lawas terkait adanya dugaan permainan kong kali kong pada kegiatan Bimtek kepala desa SE Kab. Padang Lawas dengan jumlah Desa 303 

4. Mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar melakukan pemeriksaan secara Maraton dan independen terhadap oknum-oknum yang di Duga melakukan Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Kegiatan BIMTEK di kab. Padang Lawas

Ibrahim juga menambahkan, kegiatan bimtek di kab. Padang Lawas di Duga Kuat ada tindak pidan korupsi dan ada dugaan cara - cara untuk Meraup Anggaran Dana Desa oleh Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab 

Selanjut nya Jika di bayangkan sekali kegiatan memakan anggaran 9 JT/ desa dengan jumlah Desa 303 Desa SE Kab. Padang Lawas dengan jumlah kegiatan 31 kali kegiatan dan jika di jumlahkan anggaran yang akan di keluarkan oleh Desa untuk kegiatan BIMTEK mencapai 80% dari Anggaran Dana Desa

Ditambah lagi Kegiatan BIMTEK yang sedang terselenggara di Siantar di Duga Kuat Kegiatan Hura - Hura dan tidak seluruh kepala desa SE Kab.padang lawas Menghindari Kegiatan BIMTEK tersebut

Maka kuat dugaan kami kegiatan BIMTEK di Kab. Padang Lawas ada permainan Mata Antara Bapak Plt. Bupati Padang Lawas, APH Kab. Padang Lawas, Kepala Dinas PMD dan APDESI. Ujarnya(AIS)

Camat dan 3 Kepala Desa di Ulu Barumun dilaporkan ke Polda Sumatera Utara

MEDAN,- Mapolda Sumatera Utara di datangi Puluhan Mahasiswa yang mengatasnamakan Dewan Pengurus Pusat Koalisi Mahasiswa Pemuda Sumatera Utara (DPP-KOMPAS). Kedatangan KOMPAS ke Polda Sumatera Utara untuk meminta agar Kapolda Sumatera Utara memperhatikan Pelanggaran Hukum di Kab. Padang Lawas.Selasa,(6 Juni 2023).

Syah Bilal dalam orasinya menjelaskan bahwa telah terjadinya dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang serta Penggunaan Berkas/Dokumen Palsu pada Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Di Kec. Ulu Barumun Kab. Padang Lawas, adapun yang menjadi dalang dalam Dugaan kami ini yakni Plt Camat Ulu Barumun, Kepala Desa Pintu Padang, Kepala Desa Paringgonan Julu serta Kepala Desa Sibual-buali.

Lanjut Ahmad Jajlani Siregar Selaku Koordinator Aksi, Bapak Kapolda harus secepatnya Menangkap Plt Camat Ulu Barumun karena telah memberikan Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa di 3 Desa Yakni Desa Pintu Padang, Paringgonan Julu dan Sibual-buali yang dinilai tidak sesuai ketentuan atau Berkas/Dokumen Palsu.

Setelah melakukan orasi tak lama kemudian perwakilan Polda Sumatera Utara datang menjumpai massa Aksi dan berdialog langsung terkait tuntutan Mahasiswa dan Pemuda. 

Setelah berdialog, beberapa Perwakilan dari Massa dipandu oleh pihak Polda Sumatera Utara untuk membuat laporan resmi ke Direktorat Kriminal Khusus (Dir Krimsus) untuk memperlancar koordinasi dalam upaya penuntasan permasalahan Dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Penggunaan Berkas/Dokumen Palsu tersebut.

Setelah mendapat sambutan dari pihak Polda Sumatera Utara massa berharap agar permasalahan ini secepatnya dituntaskan, kemudian massa membubarkan diri dengan tertib.(SS)