Jumat, 23 Februari 2024

Diduga WS Bandar Besar Narkoba di Labura, Mahasiswa Desak Kapoldasu Segera Ambil Tindakan


MEDAN,- Sekelompok Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara Kembali Melakukan Aksi Unjuk Rasa terkait adanya Diduga Bandar Besar Narkoba inisial WS di Aek Kanopan Kualuh Hulu Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara. Namun Aksi Unjuk Rasa Kali ini dilaksanakan di Markas Polda Sumatera Utara. (22/02/2024)


Terlihat puluhan massa aksi membawa bendera merah putih dengan menyampaikan aspirasi mereka untuk meminta Kapolda Sumut mengambil tindakan terhadap Dugaan Peredaran Narkoba di Labuhanbatu Utara yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Dalam orasinya bahwa peredaran narkoba di Labuhanbatu Utara Sudah lama yang diduga diKendalikan oleh WS yang juga diduga sebagai Bandar Besar Narkoba di Labuhanbatu Utara, Nama WS Sudah tidak asing lagi buat masyarakat Labuhanbatu Utara terkhusus di Aek Kanopan Kualuh Hulu Labuhanbatu Utara. Mereka berharap agar Bapak Kapolda Sumut Segera menangkap WS dan Membersihkan Labura dari peredaran Narkoba.


“Tidak Sedikit Masyarakat mengeluh atas peredaran Narkoba di Labuhanbatu Utara yang diduga dikendalikan WS, dengan dasar ini kita melakukan aksi untuk mendesak Bapak Kapolda agar menurunkan Timsus ke Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk memberantas atas maraknya peredaran narkoba di kabupaten Labuhanbatu Utara dan kita juga banyak mendapat informasi bahwa diduga Adanya Bandar Besar Narkoba inisial WS di Lingkungan VI Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara yang diduga tidak tersentuh oleh hukum” Ujar madan


Dalam Orasinya, Madan  juga menyampaikan Rasa kecewa mereka Kepada Bapak Kapolda Sumut atas kinerja Polres Labuhanbatu terkhusus Kinerja Kapolsek Kualuh hulu yang dinilai melakukan pembiaran terhadap saudara WS yang diduga Sebagai Bandar Besar Narkoba selalu melakukan aktivitas Peredaran Narkoba Jenis Sabu – sabu di Labuhanbatu Utara khususnya di wilayah Hukum Polsek Kualuh Hulu. 



“Kita Sangat menyayangkan Atas Kinerja Polres Labuhanbatu khususnya Kapolsek Kualuh Hulu yang dinilai masih lemah dalam pemberantasan Narkoba dan juga diduga adanya Pembiaran Oleh Kapolres terhadap WS yang diduga sebagai Bandar Besar Narkoba di Labura. Ini menjadi kekhawatiran kita bila peredaran Narkoba ini tidak diberantas dengan serius, maka akan banyak menimbulkan kejahatan kriminal, pencurian, perjudian dan sampai keributan dalam rumah tangga. Kita sebagai orang yang sadar hari ini harus menjauhkan generasi muda ini jangan sampai terlibat mengkonsumsi Narkoba Apalagi sampai mengedarkannya” Pungkas madan


“Kita atas gerakan ini terkait dugaan Adanya BD Besar Narkoba Di Kualuh Hulu Labuhanbatu Utara ( WS ) seharusnya menjadi perhatian khusus Bapak Kapolda Sumut untuk menyelidiki WS di Labuhanbatu Utara yang diduga Bandar Besar Narkoba tersebut. Kita sudah tidak bisa Sepenuhnya percaya lagi terhadap Kapolsek Kualuh Hulu untuk memberantas peredaran narkoba di wilkumnya sampai keakar – akarnya maka itu kita harus menyampaikan Kepada Bapak Kapolda Sumut” Lanjut madan.


Setelah mereka melakukan orasi secara bergantian sekitar kurang lebih 1 jam, massa aksi berkumpul membacakan tuntutan mereka dan tidak berselang waktu massa aksi membubarkan diri pulang ke kediaman mereka masing – masing. (AIS)

Kamis, 22 Februari 2024

Viral Oknum Sekdes Diduga Pro Terhadap Salah Satu Partai Politik Pada Pemilu 2024


PADANG LAWAS,- Rasyidin Hasibuan selaku Ketua Umum Humas Tabagsel berbincang-bincang dengan bung andri di salah satu tempat di kab.palas yaitu Tokoh Mahasiswa terkait adanya dugaan sekretaris desa menjadi saksi di sebuah partai politik di desa Pangirkiran Dolok kec, Barumun  Tengah kab. Palas inisial LMP. 


Rasyidin dan Andri menemukan di salah satu peraturan di Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 29 huruf G, yang menyatakan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik, demikian juga dengan Pasal 48 menjelaskan bahwa perangkat desa, termasuk sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis, serta Pasal 51 huruf G, melarang perangkat desa menjadi pengurus partai politik.


Perangkat desa dan kepala desa harus benar-benar netral, tidak boleh menjadi peserta dalam politik praktis, tidak boleh menjadi pengurus partai politik, bahkan anggota, serta tidak boleh menjadi tim kampanye maupun tim sukses peserta pemilu maupun pilkada.


Larangan terlibat dalam politik praktis juga diatur sudah di atur dalam Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Pasal 280 ayat 2 huruf H, I, dan J menyatakan bahwa pelaksana dan tim kampanye yang menggelar kegiatan kampanye pemilu tidak diizinkan melibatkan kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).


Sanksi bagi pelanggaran ini dijelaskan dalam Pasal 282, di mana pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dalam negeri, serta kepala desa yang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye dapat dihukum 1 tahun kurungan penjara dan denda Rp12 juta, Jelasnya. 


Terkait banyaknya aduan serta informasi mereka dapatkan yang telah tersebar luas di kalangan masyarakat barumun tengah bahwa, salah satu sekdes di barumun tengah inisal LMP ikut menjadi saksi partai politik yang kami duga adalah sekdes pangirkiran dolok inisal LMP, dugaan ini semakin kuat dengan bukti foto dokumentasi saat menjadi saksi partai saat rekapitulasi di sekretariat ppk barteng.


Menindaklanjuti pertanyaan di atas Rasyidin dan Andri akan membuat surat permohonan Klarifikasi ke Panwaslu Kecamatan Barumun Tengah dengan nomor surat 031/SPK/APMK/2024 Pada 18 Februari 2024,


Adapun point-point yang di klarifikasi adalah terkait boleh atau tidaknya sekdes ikut menjadi saksi partai politik dan persoalan panwaslu kec. Barumun Tengah yang diduga lalai terhadap tugas dan fungsinya.


Tanggal 20 februari 2024 Rasyidin dan Andri mendapatkan tanggapan dari pihak panwaslu Kec. Barumun Tengah yaitu berupa surat tanggapan atas permohonan klarifikasi tertulis nomor.0002/KP.01/K.SU.16 06/II/2024. Dan juga berupa komunikasi melalui via media whatsapp tutur Rasyidin Hasibuan.


Rasyidin dan Andri juga akan melakukan tindakan yang tegas terhadap persoalan yang kami temukan di lapangan, bilamana pihak Panwaslu kec. Barumun Tengah dan juga Bawaslu Padang Lawas tidak memberikan tindakan yang tegas atas dugaan pelanggaran tersebut.


Awak media mencoba mengkonfirmasi Oknum Sekdes melalui via WhatsApp, terkait adanya informasi dari Narasumber mengatakan perangkat desa yang merangkap menjadi saksi di sebuah partai politik, namun oknum Sekdes tersebut tidak memberikan jawaban apapun sampai berita ini naik ke publik.*(AIS)

Rabu, 21 Februari 2024

Kepala SMAN 2 Kota Padang sidempuan Akhiruddin Harahap S.Sos M.pd Mengapresiasi Prestasi yang Diraih Muridnya


PADANGSIDIMPUAN,- Sekolah SMAN 2 kota Padangsidimpuan meraih prestasi dari olahraga Tim futsal, SMAN 2 berhasil meraih juara 1 (satu) dalam ajang kompetisi turnamen futsal "Oarso Cup" di daerah Kab.Mandailing Natal ( Panyabungan) pada hari minggu 18/02/2024 dengan mempertemukan tim futsal dari sekolah SMAN 1 Kotanopan di babak final dengan akhir  score 7-1.


Dibawah kepemimpinan kepala sekolah SMAN 2 yaitu Bapak Akhiruddin Harahap S. Sos M.pd kegiatan ekstrakurikuler adalah salah satu visi misi dalam meningkatkan kemampuan murid-murid SMAN 2 Kota Padangsidimpuan yang memiliki potensi atau bakat yang dimiliki oleh murid, disamping mendorong kemampuan anak murid tersebut olahraga adalah satu yang memberikan energi kesehatan jasmani. 


Bapak Akhiruddin juga memberikan apresiasi kepada guru atau pelatih futsal SMAN 2 kota Padangsidimpuan yaitu Ikhwan, yang selama ini tidak henti-hentinya saya terus memberikan suport atau semangat kepada pelatih dan tim futsal SMAN 2, agar mendidik dan mengajarkan kepada murid SMAN 2 kota Padangsidimpuan adalah kesuksesan yang diraih seseorang tidak akan tercapai tanpa diawali dengan Doa, kerja keras, kekompakan dan kesabaran, itulah salah satu diantaranya kunci didalam kesuksesan tim. 


Beliau juga menambahkan kepada terkhusus tim futsal SMAN 2 kota Padangsidimpuan "congratulation" atas prestasi yang diraih, Semoga prestasi yang didapat akan semakin menambah semangat untuk mencapai kesuksesan-kesuksesan pertandingan atau kompetisi di tempat lain, semoga tim futsal SMAN 2 kota Padangsidimpuan bisa mengharumkan nama baik sekolah baik itu di kancah daerah, provinsi dan juga di kancah nasional, tidak ada yang tidak mungkin apabila kita menanamkan kerja keras dan kekompakan dari tim tersebut.*(Didi)

Minggu, 11 Februari 2024

Iskandar Muda Menghimbau Kepada seluruh Masyarakat Kab. Paluta Agar Ciptakan Pemilu Yang Aman, Tertib dan Berkeadilan


PADANG LAWAS UTARA,- Kontestasi politik di pemilu tahun 2024 semakin memanas dan persaingan mencari suara di daerah maupun dikota semakin ketat, berbagai trik dan strategi partai pemilu dikeluarkan untuk mendapatkan simpati dari suara rakyat. 


Tokoh pemuda di Kab. Paluta Iskandar Muda Siregar menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya di masyarakat Kab.Paluta agar berperan serta melakukan pengawasan terhadap siapapun pihak-pihak yang berusaha untuk melakukan kecurangan dalam Pemilu tahun ini.


Iskandar Muda Siregar menghimbau agar seluruh lapisan masyarakat khususnya di Kab.Paluta untuk menjaga agar pemilu tahun ini berjalan tertib, aman dan adil.


"Oleh sebab itu Iskandar Muda Siregar mengutarakan kepada siapa saja khususnya masyarakat Kab. Paluta yang menemukan dan mengetahui adanya kecurangan di pemilu tahun ini masyarakat harus sigap dan tidak takut untuk melakukan foto atau video sebagai dokumentasi terhadap para pelaku yang melakukan kecurangan dalam pemilu.


Iskandar Muda Siregar juga mengingatkan kepada kepala desa, camat dan seluruh perangkat pemerintah Kab. Paluta dan juga Institusi kepolisian agar kiranya didalam politik tahun ini harus netralitas dalam pelaksanaan pemilu. 


Ia juga menekankan kepada masyarakat daerah Kab. Paluta yang menemukan atau memberikan dokumentasi seperti foto dan video kecurangan pemilu tahun ini maka hubungi ke nomor dibawah ini ;

082213797335//085231435905


Maka kami akan memberikan hadiah sebesar  Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) bagi masyarakat Kab. Paluta yang menemukan kecurangan di kabupaten Paluta yang kita cintai ini, sebagai catatan kami akan menyembunyikan identitas pelapor dan akan dirahasiakan, ingat kita jangan takut kita sedang menegakkan sebuah kebenaran untuk sebuah perubahan," Pungkas Iskandar.*(AIS)

Rabu, 07 Februari 2024

DEMA Sumut Ditantang Jaksa untuk Masukkan Dumas, Ketua DEMA Sumut minta Komitmen Kejatisu


MEDAN,- Dewan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Utara(DEMA-SU) menggelar aksi damai didepan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumaterla Utara (KEJATISU) pada Rabu, 07 Februari 2024 untuk mempertanyakan terkait temuan hasil audit BPKP di RSUD Aek Kanopan, Labuhanbatu Utara.


Aksi ini di pimpin oleh ketua DEMA Sumut Mahdayan Tanjung di jalan AH Nasution Medan untuk yang kedua kalinya.


Kedatangan Dema Sumut didepan kejaksaan tinggi Sumut mendapat respon baik dari pihak kejaksaan.


Adapun tuntutan yang disampaikan oleh DEMA SUMUT didepan Kantor Kejatisu, yang langsung dibacakan oleh Ketua umum  :

  1. Meminta Kejatisu untuk lebih serius dengan temuan hasil audit BPKP dan memeriksa Bupati Labuhan Batu Utara yang kami duga terlibat kuat dalam penyalah gunaan anggaran RSUD Aek Kanopan Tahun 2020-2021 yang mengakibatkan adanya hutang di RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara. meminta Kejatisu untuk memanggil dr. Tengku Mestika Mayang,  yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur RSUD Aek Kanopan yang kini beliau menjabat Direktur RSUD Kota Tanjung Balai, kami menduga iya terlibat dalam penyalah gunaan anggaran RSUD Aek Kanopan Tahun 2020-2021 hingga berbias menjadi hutang di RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara.

  2. Meminta Kejatisu untuk mengusut tuntas siapa saja oknum yang terkait dugaan dalam indikasi terjadinya penyalah gunaan anggaran RSUD Aek Kanopan Tahun 2020-2021, jangan hanya memanggil seperti panggilan rindu sebut Mahdayan Tanjung.



Ibu J. Sinaga dan Maria mewakili Kejatisu yang hadir menangapi aksi kedua kalinya yang dilaksanakan oleh Dema Sumut menyebutkan terimakasih atas dukungan dan dilanjut Ibu J Sinaga, kalian buat aduan Masyarakat agar enak kita memprosesnya, di tambahkan Ibu Maria, Bantu kami sampaikan Dumas kalian biar tahu kita memprosesnya disambut oleh ketua Dema Mahdayan Tanjung, baik buk kita akan sampaikan Bukti nya nanti bahwa ada kerugian yang terjadi di RS Aek Kenopan, tapi kami minta Komitmen dari Kejati dan di tutup dengan bersalaman dengan perwakilan Kejatisu.



Lalu Mahdayan Tanjung menyampaikan penutupan aksinya, kita besok akan membuat Dumas dan akan turun kembali aksi, apabila tidak ada juga perkembangan kita akan berunjuk rasa di Kejagung RI Pungkas Mahdayan, setelah itu masa aksi membubarkan diri dengan tertib.*(AIS)

Diduga WS Bandar Besar Narkoba di Labura, Mahasiswa Tuntut Kapolri Ambil Sikap


JAKARTA,- Sekelompok Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara Se Jakarta Melakukan Aksi Unjuk Rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia ( Mabes Polri ) terkait adanya Diduga Bandar Besar Narkoba inisial WS di Aek Kanopan Kualuh Hulu Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara. (07/02/2024)


Terlihat puluhan massa aksi membawa bendera merah putih dengan menyampaikan aspirasi mereka untuk meminta Kapolri mengambil tindakan terhadap Dugaan Peredaran Narkoba di Labuhanbatu Utara yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Dalam orasinya bahwa peredaran narkoba di Labuhanbatu Utara Sudah lama yang diduga diKendalikan WS yang juga diduga sebagai Bandar Besar Narkoba di Labuhanbatu Utara, Nama WS Sudah tidak asing lagi buat masyarakat Labuhanbatu Utara terkhusus di Aek Kanopan Kualuh Hulu Labuhanbatu Utara. Mereka berharap dengan adanya Aksi yang di lakukan di depan Mabes Polri agar Bapak Kapolri Segera menangkap WS dan Membersihkan Labura dari peredaran Narkoba.


“Tidak Sedikit Masyarakat mengeluh atas peredaran Narkoba di Labuhanbatu Utara yang diduga dikendalikan WS, dengan dasar ini kita melakukan aksi untuk mendesak Bapak Kapolri agar menurunkan Timsus ke Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk memberantas atas maraknya peredaran narkoba di kabupaten Labuhanbatu Utara dan kita juga banyak mendapat informasi bahwa diduga Adanya Bandar Besar Narkoba inisial WS di Lingkungan VI Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara yang diduga tidak tersentuh oleh hukum” Ujar Sahmadan


Dalam Orasinya, Madan  juga menyampaikan Rasa kecewa mereka Kepada Bapak Kapolri atas kinerja Polres Labuhanbatu terkhusus Kinerja Kapolsek Kualuh hulu yang dinilai melakukan pembiaran terhadap saudara WS yang diduga Sebagai Bandar Besar Narkoba melakukan aktivitas Peredaran Narkoba Jenis Sabu – sabu di Labuhanbatu Utara khususnya di wilayah Hukum Polsek Kualuh Hulu. 


“Kita Sangat menyayangkan Atas Kinerja Polres Labuhanbatu khususnya Kapolsek Kualuh Hulu yang dinilai masih lemah dalam pemberantasan Narkoba dan juga diduga adanya Pembiaran Oleh Kapolres terhadap WS yang diduga sebagai Bandar Besar Narkoba di Labura. Ini menjadi kekhawatiran kita bila peredaran Narkoba ini tidak diberantas dengan serius, maka akan banyak menimbulkan kejahatan kriminal, pencurian, perjudian dan sampai keributan dalam rumah tangga. Kita sebagai orang yang sadar hari ini harus menjauhkan generasi muda ini jangan sampai terlibat mengkonsumsi Narkoba Apalagi sampai terlibat mengedarkannya” Pungkas Sahmadan


Lanjut Sahmadan, “Kita atas gerakan ini terkait dugaan Adanya BD Besar Narkoba Di Kualuh Hulu Labuhanbatu Utara ( WS ) bisa menjadi perhatian khusus Bapak Kapolri untuk menyelidiki WS di Labuhanbatu Utara yang diduga Bandar Besar Narkoba tersebut. Kita sudah tidak bisa Sepenuhnya percaya lagi terhadap Kapolsek Kualuh Hulu untuk memberantas peredaran narkoba di wilkumnya sampai keakar – akarnya maka itu kita harus menyampaikan Kepada Bapak Kapolri”.


Setelah mereka melakukan orasi secara bergantian sekitar kurang lebih 2 jam, massa aksi berkumpul membacakan tuntutan mereka dan tidak berselang waktu massa aksi membubarkan diri pulang ke kediaman mereka masing – masing. (AIS)

Selasa, 06 Februari 2024

Kades Aek Haruaya Dilaporkan ke Kejati Sumut oleh FDMAK-SU Terkait Dugaan Korupsi


MEDAN,- Forum Diskusi Mahasiswa Anti Korupsi Sumatera Utara (FDMAK-SU) Melaporkan Kepala Desa Aek Haruaya ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Dugaan Korupsi Pembangunan Rabat Beton,TPT,Plat Douker  Desa Aek Haruaya, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara dari Anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 205.300.000,00 (Dua Ratus Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) tahun anggaran 2023 diduga dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sudah retak/pecah, Selasa 06 Februari 2024. 


Hasil Investigasi kami pertama tgl 29 November 2023 diperkirakan baru tiga minggu selesai pengerjaan pembangunan Rabat Beton,TPT,Plat Douker sudah retak/pecah.

Pada tgl 18 Januari 2024 kami melakukan Investigasi ke dua kali untuk memastikan kondisi bangunan ternyata kami terkejut sudah menyeluruh  bangunan Jalan Rabat Beton,TPT,Plat Douker  retak padahal baru hampir tiga bulan selesai pengerjaan, ujar Junaidi Siregar selaku Koordinator FDMAKSU dan juga warga Desa Aek Haruaya.


Kuat dugaan Kepala Desa Aek Haruaya,Kecamatan Portibi Kabupaten Padang lawas Utara melakukan dugaan korupsi pembangunan Jalan Rabat Beton,TPT,Plat Douker diduga menjadikan ladang memperkaya diri dari hasil pembangunan tersebut.


Saya selaku masyarakat/pemuda desa aek haruaya  sangat kecewa dan heran melihat kualitas dan kondisi bangunan tersebut soalnya baru seumur jagung sudah retak/pecah lanjut Junaidi Siregar.


Kami berharap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara secepatnya memanggil dan memeriksa Kepala Desa Aek Haruaya dugaan korupsi pembangunan Rabat Beton,TPT,Plat Douker tersebut. Tandas Junaidi.*(AIS)


Jumat, 02 Februari 2024

GAM Sumut Desak Kejatisu Usut Tuntas Dugaan Korupsi Anggaran Makanan Penunjang Gizi setiap Puskesmas di Kab.Paluta


MEDAN,- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Pusat Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) Sumatera Utara menggelar demonstrasi di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait dugaan Korupsi Anggaran Pelaksanaan Makanan Penunjang Gizi untuk setiap Puskesmas di Kabupaten Padang Lawas Utara. Medan, Kamis, (1/2/2024).


Dalam aksi tersebut terlihat massa aksi membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan aksi, dan unjuk rasa itu terlihat mendapat pengawalan Ketat dari pihak kepolisian sehingga aksi tersebut berujung damai.


Koordinator aksi yang akrab  disapa Ahmad tion menyampaikan dalam orasinya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai sebagai lembaga penegak hukum tertinggi di  Sumut ini supaya mengusut tuntas dugaan Korupsi Anggaran Pelaksanaan Makanan Penunjang Gizi  untuk setiap puskesmas, dimana sesuai informasi yang didapat setiap Puskesmas mendapatkan  anggaran lebih kurang 100 Juta setiap tahunnya untuk makanan penunjang giji akan tetapi sesuai  informasi yang kami peroleh setelah anggaran  tersebut sampai ke pihak ketiga(Parmasak) kemudian Kepala Puskesmas diduga Meminta Anggaran itu ke pihak ketiga sehingga terkesan pihak Parmasak hanya perantara dan seharusnya permasalah yang mengelola anggaran tersebut, maka dari hal itu kami mendesak kepala kejatisu segera memanggil  dan memeriksa seluruh kepala Puskesmas yang ada di kabupaten Padang Lawas Utara. 


Disamping itu Ahmad T juga meminta Kejati Sumut segera menerbitkan surat  pemanggilan kepada Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara karna di duga ada konspirasi ilegal dengan Kabid Puskes, Kepala Puskesmas,serta pihak ketiga(Parmasak) untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari anggaran pelaksanaan makanan penunjang giji untuk setiap puskesmas di kabupaten Paluta, melihat informasi yang berkembang hanya kurang lebih 35 juta yg digunakan dari total anggaran/Puskesmas, sehingga jika dikalikan dengan jumlah puskesmas maka nilainya kurang lebih 600 Juta artinya dalam hal ini Negara rugi 1.1 M dari total seluruh anggaran. 


Koordinator Lapangan, Abdul G menyampaikan dalam orasinya, kami dari Gerakan Aktivis Mahasiswa Sumatera Utara  meminta Lembaga Independen yang mampu menghitung keuangan Negara supaya melakukan perhitungan kerugian negara pada kegiatan pelaksanaan Makanan Penunjang Gizi  Puskesmas di kabupaten Padang Lawas Utara dimana  dalam hal ini kami nilai negara rugi miliaran tiap tahunnya.


Setelah melakukan demonstrasi, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara datang menanggapi aspirasi tersebut melalui penkum Kejati Sumut .


Juliana S  membeberkan, Informasi ini kami terima dan akan kami sampaikan kepada Pimpinan akan tetapi kami harap segera dibuat laporan secara resmi dengan tujuan mempermudah dan mempercepat proses hukumnya.


Sebelum membubarkan diri mereka menyampaikan segera membuat laporannya dan akan  kembali setiap minggunya untuk mempertanyakan tindak lanjutnya.*(AIS)

Kamis, 01 Februari 2024

Lagi-Lagi FMPK-SU Geruduk Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara


MEDAN,- Forum Mahasiswa Penindakan Korupsi Perwakilan Sumatera Utara (FMPKSU) mendatangi kantor Kejati Sumut, Kamis, 01 Februari 2024. 


Dalam orasinya, Koordinator Aksi Ahmad S Nasution meminta Kejati Sumut mengeluarkan surat Penyidikan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) desa gunung tua julu kec. Batang Onang Kab. Padang Lawas Utara (Paluta). Ujar Ahmad


Menurut FMPK-SU dalam perealisasian anggaran dana desa dan Alokasi dana desa tahun 2023 sangat rendah sehingga manfaat yang didapat masyarakat menjadi sangat memprihatinkan.


Lebih lanjut, FMPKSU menduga Kades Gunung Tua Julu dinilai melakukan korupsi dalam penggunaan Dana Desa dan ADD tahun 2023, dilihat dari sedikitnya realisasi anggaran dan besarnya anggaran yang diberikan pemerintah pusat, pungkas Ahmad.


FMPKSU melakukan orasi lebih setengah jam. Kemudian, Juliana Sinaga datang menanggapinya, Juliana mengatakan tuntutan FMPKSU sudah disampaikan ke pimpinan. Untuk proses lebih lanjut silahkan masukkan laporan secara resmi serta cantumkan bukti-buktinya, ucap Juliana Sinaga


Kemudian,  menyampaikan akan memasukkan laporan dan akan siap dipanggil kapanpun dibutuhkan Kejati Sumut. Tutup, Ahmad S Nasution*(AIS)

Segera Usut Tuntas Proyek Drainase Kota Medan Yang Diduga Sarat KKN


MEDAN,- Mahasiswa yang tergabung dalam  Dewan Pimpinan Daerah Komunitas Masyarakat Nasional Republik Indonesia ( DPD KOMNAS RI ) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Kamis (01/02/2024).


Mereka mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sumut untuk menyatakan sikap atas kinerja Kejatisu yang sudah membuat Mahasiswa merasa kecewa, Karena dinilai Kejatisu seakan – seakan tidak serius untuk memberantas Kejahatan Korupsi, Pasalnya, mahasiswa sudah memberitahukan Kepada  Kejatisu terkait Dugaan Korupsi yang Ada di Dinas SDABMBK Kota Medan.


Ada banyak tuntutan yang disampaikan massa aksi dan juga mendesak Kejatisu agar segera turun ke Kelapangan untuk mengusut tuntas beberapa pekerjaan yang ada di SDABMBK Kota Medan, massa aksi juga minta Kejatisu agar Melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan ( Topan Ginting ) yang diduga tidak Patuh terhadap Pengelolaan Anggaran pada Dinas SDABMBK Kota Medan.


Dari beberapa Sumber banyak diberitakan media bahwa kuat diduga terjadinya Kejahatan Korupsi di tubuh Dinas SDABMBK Kota Medan. Tidak hanya satu elemen mahasiswa yang menyikapi persoalan Dugaan korupsi di Dinas tersebut, ada beberapa elemen mahasiswa yang mendesak Institusi yang memiliki kapasitas untuk melakukan Pemeriksaan, namun sangat disayangkan sampai sejauh ini diduga tidak adanya upaya hukum yang dilakukan terhadap Dugaan pada Dinas SDABMBK Kota Medan.


Selain itu, Sobri Ananda Selaku Koordinator Aksi menerangkan, Bahwa Pekerjaan Proyek Pembangunan Drainase TA 2023 Di Kota Medan diduga dikerjakan asal jadi, sehingga pekerjaan tersebut kuat diduga tidak sesuai Spesifikasi dan Mark up.


Jelas Sobri Ananda Lagi, “ Pekerjaan Proyek Pembangunan Drainase di Kota Medan ini Seharusnya Sudah Menjadi Perhatian Khusus Penegak Hukum untuk Melakukan Pemeriksaan terhadap Proyek tersebut, dilihat di lapangan Bukan hanya pada TA 2022 Saja yang diduga Sarat KKN, Proyek Pembangunan Drainase TA 2023 juga diduga Sarat KKN. ” tegas Sobri Ananda


Terlihat massa aksi saat Berorasi di depan Kantor Kejatisu membacakan tuntutan mereka yang juga sebagai penutup aksi mereka. Adapun tuntutan adalah:

1. Mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Agar Mengusut Tuntas Proyek Pembangunan Drainase Kota Medan TA 2022 dan TA 2023.

2. Meminta Kejatisu segera memeriksa dan Audit Anggaran di Dinas SDABMBK Kota Medan TA 2022 – TA 2023.

3. Meminta Kejaksaan Tinggi Sumut Memeriksa Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan (Topan Ginting).

4. Meminta Lima Puluh Anggota DPRD Kota Medan jangan Tutup Mata terhadap Kinerja Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan.


Tidak berselang waktu lama, massa aksi pun membubarkan diri dengan tertib.*(AIS)

Senin, 29 Januari 2024

Dugaan adanya KKN di Proyek Kota Sibolga,Mahasiswa Minta Kapoldasu dan Kajatisu Ambil Alih Pemeriksaan


MEDAN,- Aksi yang tergabung dalam pergerakan Aksi Mahasiswa Bersatu Sumatera Utara (AMBS) menggelar aksi unjuk Rasa,terkait Dugaan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) di beberapa proyek di Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga  Tahun anggaran 2022-2023.,disampaikan di Medan.,pada Senin 29/01/2024.


Alwi Junaidy selaku Ketum Formasi selepas selesainya konsolidasi.. menyampaikan terkait beberapa proyek yang diduga terindikasi adanya kekurangan Volume pada beberapa pengerjaan pada bulan maret Tahun 2022 sampai pengerjaan januari 2023.


Dari hasil cek lapangan dan menerima informasi dari pihak terpercaya yang kami terima dengan besarnya anggaran adanya ketidaksesuaian pada beberapa proyek  yang mengarah pada dugaan penggelembungan Harga,nilai pembiayaan tidak berbanding lurus dengan volume satuan pekerjaan yang dihasilkan kuat dugaan seluruh pekerjaan proyek PUPR Kota Sibolga tidak sesuai Spesifikasi Teknik/RAB...ujarnya


Dan kami menduga ini merupakan permainan sekelompok orang yang saling menguntungkan satu sama Lain,adanya dugaan persekongkolan dalam pelaksanaan tender pengadaan/barang dan jasa yang dilakukan antar penyedia barang ataupun penyedia dengan panitia pengadaan yang bertujuan mengatur atau penentuan perusahaan  pemenang tender/Kontraktor ..Lanjutnya


Adapun dugaan Syarat KKN 1.Proyek yang dimenangkan Cv.Juanda Karya pemenang dua proyek di kota Sibolga pada Tahun 2023.Pemeliharaan Berkala Jl.S Parman anggaran Tahun 2023 senilai Rp.1.424.000.000.00. dan jalan Jalan K.H.Zainul Arifin Kota Sibolga dengan anggaran Rp.3.135.842.000.00.dan proyek di Tahun 2022 lainnya.


2.Cv.Mandala Karya proyek peningkatan jalan ke sumber mata air PDAM Tirta Nauli lapen Hotmix Anggaran Tahun 2022,Senilai Rp.2.860.000.000.00.dan Proyek Peningkatan Jalan TOR Simarbarimbing Kota Sibolga dengan anggaran Tahun 2022 Senilai Rp.1.407.885.169.00.dan pemeliharaan Berkala dan peningkatan jalan Rasak Kota Sibolga anggaran tahun 2022 senilai Rp.1.299.000.000.00,.


3.Cv.Ferry.Pemenang proyek pada pemeliharaan berkala dan peningkatan Jln.K.H Ahmad Dahlan Kota Sibolga Anggaran Tahun 2022 senilai Rp.5.444.062.000.00,.dan Peningkatan Jln.Kakap (Hotmix- Rigid) kota sibolga anggaran tahun 2022 senilai Rp.7.780.151.000.00,..


Evaluasi jabatan di beberapa Dinas di Kota Sibolga merupakan kecurigaan kami dalam upaya menutupi dugaan permasalahan permasalahan di beberapa proyek yang diduga adanya syarat KKN.


Oleh karena itu kami Mahasiswa Sumut menggelar aksi untuk memperjuangkan keadilan memohon dan meminta kepada Kapolda sumut  dan Kejaksaan Tinggi Sumut agar melakukan pemeriksaan ini...Harapnya


Sebagai Lembaga independen kami Berharap Kapolda Sumut dan Kejati Sumut apa yang menjadi Dugaan korupsi yang kami sampaikan di beberapa proyek, Besar harapan agar ditindaklanjuti secara Profesional jangan ada timbang pilih dalam proses penegakkan Hukum menjelang Pemilu 2024 ini ..Lanjutnya


Apabila adanya pembiaran dalam masalah dugaan korupsi di Kota Sibolga Prov.Sumatera Utara ini,maka tidak akan menutup kemungkinan akan terjadi kembali dan merajalela tanpa takut sedikitpun...pungkasnya


Sekali lagi secara tegas dan memohon saya sampaikan kepada Kapolda Sumut dan Kajati Sumut agar membuat Tim Khusus untuk Audit Investigasi dan Audit Forensik guna mengusut tuntas atas dugaan korupsi yang kami sampaikan dan melakukan pemanggilan terhadap Wali Kota Sibolga, Eks maupun Pj Kadis PUPR Kota Sibolga ,Pejabat Pembuat Komitmen,Pejabat Penerima Hasil,dan Perusahaan Pemenang Tender di seluruh Proyek yang Bersumber APBD Kota Sibolga Tahun anggaran 2022-2033.Tutupnya.*(AIS)

Minggu, 28 Januari 2024

AMPERA Bakal Geruduk Dinas Pertanian Tapsel, ini Kronologinya


TAPANULI SELATAN,- Kelompok Mahasiswa dan pemuda  yang menyebut  dirinya sebagai Aliansi  Mahasiswa  dan Pemuda Pejuang Rakyat (AMPERA) bakal berdemonstrasi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 tepatnya di depan kantor PERTANIAN Tapsel, mereka mengusung tema pergerakan dengan “ Geruduk Kantor PERTANIAN  Tapsel”. Titik kumpul kita pusatkan  di kantin  gemar tepatnya  di depan gedung Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) sekitar satu jam  dari kompleks perkantoran  Tapanuli selatan, dan aksi  akan dimulai sekitar pukul 11.00 wib cetus Ketum AMPERA bung S. Musannif Nst kepada tim Media.


Unjuk rasa ini  dipicu karena minimnya keterbukaan  informasi publik dari pihak PERTANIAN Tapsel, sebagaimana dengan persoalan  yang sudah kami  lampirkan dalam surat pemberitahuan Aksi unjuk  rasa sebelumnya,diantaranya adalah terkait Sub kegiatan  terhadap pengelolaan lahan Pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan/KP2B, dan lahan cadangan Pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B, Serta Sub kegiatan terhadap pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Usaha tani dengan T.A 2023, Kalau ditafsirkan secara umum dan keseluruhan maka  kegiatan tersebut telah menelan Anggaran puluhan Milyiran Rupiah. Pungkas Ketua Divisi Hukum/Ham bung Z.A Simanjuntak, S.H, yang juga hari ini masih eksis di dunia Pengacara.


Mereka sudah memberitahukan rencana Aksi unjuk rasa tersebut ke kepolisian, AMPERA berharap bahwa pada saat aksi unjuk rasa nanti pihak PERTANIAN Tapsel baik itu PLT. Kadis Pertanian tapsel dapat hadir dan langsung berhadapan dengan massa aksi guna untuk mempertanggung jawabkan apa yang sudah menjadi tuntutan dari AMPERA. Kata Koordinator Aksi bung Husein  Simamora, S.H. Berikut tuntutan dan Aspirasi  AMPERA dalam Demo nanti;

1.Meminta kepada Bupati Kab, Tapanuli Selatan agar segera mengevaluasi dan/atau mencopot serta mempertimbangkan secara matang terhadap dugaan kami ini. PLT Kadis Pertanian  Kab, Tapanuli Selatan terkait ketidak mampuan terhadap pertanggungjawaban secara Substantif dalam Hal pengelolaan anggaran yang ada di tubuh kantor Pertanian Tapanuli Selatan.

2. Mendukung Kepala Kejaksaan Negeri Kab, Tapanuli Selatan agar segera memanggil dan/atau memeriksa PLT Kadis Pertnian Kab, Tapanuli Selatan terkait  beberapa item anggaran yang kami maksud diatas, guna untuk penegakan supremasi Hukum di wilayah Hukum Khususnya Kab,  Tapanuli Selatan,serta lakukan upaya Hukum diantaranya membentuk Tim Penyelidikan/Penyidikan dari pihak Kejaksaan Kab. Tapanuli Selatan.


Penutup dari AMPERA, kami  berharap PLT. Kadis Pertanian Tapsel bernyali dalam menyambut massa aksi, dan bila tidak ada nyali maka kami terus melakukan aksi unjuk rasa sampai PLT. Kadis Pertanian punya Nyali. untuk menghindari hal-hal lain  kami tetap konsisten  menjunjung tinggi Azas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocence) terima kasih ungkap Fery Sandria siregar selaku Koordinator Lapangan.(DidiSantoso)

Ratusan Undangan Menghadiri Acara Pelantikan Pimpinan Cabang Pemuda Panca Marga (PPM) Kota Padangsidimpuan


PADANGSIDIMPUAN,- Pelantikan Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Panca Marga (PPM) Kota Padangsidimpuan Rizki Fauzi Siregar berlangsung di gedung Adam Malik Jl. Serma Lian Kosong Kota Padangsidimpuan, Sabtu (27/1/2024).


Surat yang ditandatangani Pimpinan Daerah Pemuda Panca Marga (PPM) Provinsi Sumatera Utara ( Sumut) atas nama Ketua Irwan Sembiring dan Sekretaris Ir. M. Neil Aldrinsyah serta Penyematan dan penyerahan Tongkat Komando dan Bendera Pataka PPM kepada Ketua terpilih Rizki Fauzi Siregar sementara untuk Sekretaris dijabat oleh Riswan Efendi Hasibuan dan Bendahara oleh Adi Guna Prawira Lubis.


Pelantikan PPM Kota Padangsidimpuan yang juga dibacakan Langsung oleh PPM Sumut melalui Sekretari M. Neil Aldrinsyah untuk. Masa Bhakti 2023 – 2028,selain Pelantikan Ketua, Sekretaris, Bendahara ( KSB) turut serta dilantik Kepala Bagian bagian sesuai dengan Komposisi yang sudah disepakati oleh kepengurusan.


Ketua PPM Kota Padangsidimpuan Riski Fauzi Siregar dalam sambutannya mengatakan siap mengemban tugas mengibarkan Petaka PPM di Kota Padangsidimpuan dan juga siap bersinergi dengan pemerintah kota Padangsidimpuan. 


“Alhamdulillah serta puji dan syukur tidak lupa ucapan Terima kasih kepada seluruh jajaran PPM se-sumut juga tamu undangan serta perwakilan Forkopimda juga perwakilan Ormas yang turut serta mensukseskan Acara pelantikan PPM ini,” Jelas Fauzi.


“Tidak lupa ucapan Terima kasih terkhusus ayahanda LVRI yang membuat kuat untuk saya dalam mengemban Amanah serta memajukan Roda Organisasi PPM di Kota tercinta kita ini, ketua Rizky Fauzi Siregar juga mengajak rekan juang sama-sama membahu untuk mengibarkan bendera PPM yang tentunya tetap bersinergi dengan pemerintah juga berguna untuk masyarakat di Kota Padangsidimpuan tercinta ini, Ungkapnya. 


Acara pelantikan Pimpinan Cabang PPM Kota Padangsidimpuan tersebut  dibanjiri  Ratusan Kader PPM kota Padangsidempuan dan para undangan, dan tidak lupa juga hadir Perwakilan PPM dari Daerah Lain di Sumut.


Turut serta hadir dalam Undangan Wakapolres Padangsidimpuan yang mewakili Dandim 0212/TS, yang mewakili Pj. WaliKota Padangsidimpuan (Kakan Kesbangpol) serta Ormas se-Kota Padangsidimpuan.*(AIS)